TVRINews – Paris, Prancis
Pemerintah Batasi Akses Publik dan Janjikan Tindakan Tegas Bagi Pelaku Perusakan
Pemerintah Prancis resmi memberlakukan kebijakan jam malam di sejumlah wilayah pusat Kota Paris dan berbagai kota besar lainnya. Langkah darurat ini diambil menyusul gelombang demonstrasi berujung kerusuhan serta penjarahan yang meluas di seluruh negeri sepanjang akhir pekan lalu.
Kepolisian Paris mengonfirmasi bahwa pembatasan mobilitas berlaku mulai pukul 23.00 hingga 06.00 waktu setempat di kawasan Place de la République dan area perbelanjaan Les Halles. Selain jam malam, otoritas keamanan juga melarang secara ketat segala bentuk kerumunan tanpa izin di beberapa titik strategis pusat kota.
Kebijakan serupa turut diterapkan di kota-kota besar lain, termasuk Marseille, Bordeaux, Nice, Lyon, hingga Lille. Pengetatan ini menyasar pembatasan pergerakan kelompok usia muda serta larangan berkumpul guna mencegah gangguan keamanan susulan.
Ketegangan yang meningkat membuat jajaran pemerintah mendapat sorotan tajam. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nuñez, mengakui bahwa aparat kepolisian sempat kehilangan kendali di beberapa kota.
Meredam gejolak internal, Nuñez sempat mengajukan pengunduran diri pada Minggu, namun ditolak oleh Presiden Emmanuel Macron demi menjaga stabilitas komando aparat penegak hukum. Istana Élysée menyatakan bahwa Nuñez diminta tetap transparan terkait evaluasi kegagalan fungsi intelijen.
Guna merespons krisis ini, Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengumumkan bahwa para wali kota kini diberikan wewenang penuh untuk menetapkan jam malam di wilayah masing-masing sesuai tingkat kebutuhan keamanan.
Lecornu menegaskan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk mengambil langkah hukum yang lebih ketat, termasuk opsi penerapan status darurat nasional.
"Akan ada undang-undang yang dirancang untuk memastikan bahwa mereka yang merusak fasilitas publik dan properti harus bertanggung jawab secara finansial," ujar PM Sébastien Lecornu dalam keterangannya yang dikutip BBC News selasa 20 Oktober 2026.
Selain penegakan hukum, pemerintah menyiapkan dana bantuan darurat berupa subsidi pengangguran parsial bagi para pekerja yang terdampak langsung oleh aksi penjarahan dan perusakan. Sementara itu, sekitar 200 penyidik kepolisian telah dikerahkan untuk menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV) guna mengidentifikasi para dalang kerusuhan.
Dampak Ekonomi dan Kerugian Bisnis
Kerusuhan ini berakar dari aksi protes yang berawal bulan lalu ketika para pelajar menuntut perbaikan fasilitas pendidikan. Namun, eskalasi massa meningkat drastis pada akhir pekan lalu setelah kelompok serikat pekerja dan berbagai elemen masyarakat bergabung. Lebih dari 550.000 demonstran turun ke jalan menyuarakan keresahan atas kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, serta penurunan kualitas layanan publik.
Aksi damai tersebut kemudian disusupi oleh kelompok perusuh beratap topeng yang melakukan pembakaran kendaraan, perusakan bangunan, hingga penjarahan toko di berbagai wilayah. Di Kota Limoges, bangunan bersejarah Balai Kota abad ke-19 mengalami kerusakan parah akibat kebakaran yang meruntuhkan menara jam dan atap gedung.
Kementerian Dalam Negeri mencatat lebih dari 2.500 orang telah ditangkap. Aksi kekerasan ini juga memakan korban luka; seorang demonstran dilaporkan kehilangan tangannya akibat ledakan granat pengendali massa milik polisi, sementara sekitar 1.000 personel kepolisian mengalami luka-luka.
Sektor bisnis menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketua Kamar Dagang dan Industri (CCI) Prancis, Alain Di Crescenzo, mengungkapkan kepada media RTL bahwa lebih dari 2.000 pelaku usaha terdampak langsung dengan total kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta euro.
"Banyak pemilik toko berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan keberlangsungan usaha mereka," ungkap Jean-Luc Chauvin, Presiden CCI cabang Marseille, saat diwawancarai oleh BBC.
Terkait maraknya barang curian yang dijual di platform digital, dua menteri pemerintah Prancis mengonfirmasi bahwa pemantauan terhadap transaksi daring terus ditingkatkan. Perwakilan platform jual-beli Vinted menegaskan bahwa penjualan barang hasil kejahatan dilarang keras.
"Sejak akhir pekan lalu, tim kami telah mengambil tindakan cepat untuk mengidentifikasi dan menghapus unggahan yang terindikasi hasil penjarahan, serta memperketat pengawasan terhadap aktivitas mencurigakan," tulis pihak Vinted dalam pernyataan resminya.
*Eskalasi Politik dan Imbauan Internasional*
Dampak dari krisis keamanan ini turut memicu perhatian internasional. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Prancis telah mengeluarkan imbauan keamanan (travel advisory) bagi warganya agar menghindari area konflik dan meningkatkan kewaspadaan. Imbauan serupa juga diterbitkan oleh pemerintah Tiongkok dan Jerman.
Di ranah domestik, dinamika politik memanas setelah beberapa pejabat pemerintah menuding partai sayap kiri La France Insoumise memprovokasi keadaan. PM Lecornu menyebut ada kelompok tertentu yang sengaja ingin menciptakan kekacauan hingga agenda pemilihan presiden mendatang.
Menanggapi tuduhan tersebut, pemimpin partai La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon yang dijadwalkan maju dalam bursa capres mendatang menuntut pemerintah untuk membuktikan tuduhannya secara hukum atau meminta maaf kepada publik dan berhenti memperkeruh suasana.
