TVRINews – Spanyol
Ribuan Warga Spanyol Protes Krisis Perumahan Nasional.
Gelombang kemarahan publik atas lonjakan biaya tempat tinggal memuncak di berbagai wilayah Spanyol, Sabtu, 3 Oktober 2026. Puluhan ribu warga turun ke jalan menyusul kegagalan parlemen mengesahkan regulasi baru pertanahan dan permukiman.
Unjuk rasa massal yang berlangsung damai di 50 kota di seluruh negeri ini diwarnai oleh berbagai poster seruan aksi mogok nasional. Aksi tersebut digerakkan oleh kekecewaan masyarakat setelah DPR Spanyol menolak paket kebijakan darurat yang diajukan oleh koalisi pemerintah pimpinan Perdana Menteri Pedro Sánchez pada hari Jumat lalu.
Otoritas setempat mencatat sekitar 70.000 orang berpartisipasi dalam aksi demonstrasi ini. Sementara itu, pihak penyelenggara mengklaim jumlah massa mencapai 500.000 orang. Ketegangan sempat tak terhindarkan di kota Valencia di bagian tenggara, di mana sekelompok demonstran terlibat bentrok dengan aparat kepolisian yang mengerahkan gas air mata dan peluru karet guna membubarkan massa.
Berdasarlkan Pantauan The Guardian, Krisis ini bermula dari kemarahan publik yang tersulut akhir bulan lalu, menyusul penggusuran paksa terhadap Maricarmen Abascal (87). Perempuan lanjut usia pengguna kursi roda tersebut harus meninggalkan kediamannya setelah tinggal selama 70 tahun, akibat tidak sanggup membayar lonjakan harga sewa sebesar 230 persen yang diajukan oleh dana investasi pemilik baru apartemennya.
(Seorang demonstran mengangkat poster bertuliskan 'Hak atas Atap' di Plaza de Espana, Madrid. [Foto: Javier Soriano/AFP])
Nando de Anguulo (26), salah seorang peserta aksi di Madrid, mengungkapkan kekecewaannya kepada Reuters.
"Ini sangat disayangkan. Situasi ini membuktikan bahwa kita, rakyat, yang harus beradaptasi dengan partai politik, bukan para politisi yang mendengarkan keinginan rakyat, dan hal ini tidak boleh dibiarkan berlanjut," ujarnya.
Paket regulasi yang diajukan oleh kabinet sosialis mencakup berbagai langkah strategis, mulai dari larangan penggusuran hingga tahun 2030 hingga pengetatan aturan sewa jangka pendek dan kamar. Namun, kubu oposisi konservatif Partai Rakyat (PP), partai sayap kanan Vox, dan partai pro-kemerdekaan Katalan, Junts, kompak menolak rancangan dekrit tersebut di parlemen.
Juan Bravo, legislator dari Partai Rakyat, berargumen bahwa solusi atas persoalan tempat tinggal bukan terletak pada pembatasan regulasi, melainkan pembangunan infrastruktur hunian baru.
"Harga perumahan tidak akan menjadi lebih terjangkau melalui dekrit; perumahan menjadi terjangkau dengan membangun lebih banyak hunian," ucapnya.
Di sisi lain, para pengunjuk rasa menilai pendekatan pemerintah saat ini masih belum cukup melindungi hak-hak dasar warga. Marcos Sainz (26), seorang pustakawan di Madrid, menuturkan bahwa biaya sewa apartemen satu kamar di ibu kota kini telah mencapai 1.000 euro, atau setara dengan setengah dari median gaji bulanan warga.
"Kami akan terus berdemonstrasi hingga ada pihak yang berani meregulasi semua ini, karena jika tidak, kami semua harus meninggalkan Madrid," kata Sainz kepada AFP.
Valeria Racu selaku juru bicara Serikat Penyewa menegaskan bahwa energi baru tengah tumbuh di tengah masyarakat. "Kini politik yang sebenarnya telah dimulai—politik yang selalu menjadi milik rakyat dan akan kembali ke jalan-jalan untuk selamanya," kata Racu dalam pernyataan resminya.
Hingga berita ini diturunkan, dinamika politik nasional semakin memanas. Media-media Spanyol melaporkan bahwa Perdana Menteri Pedro Sánchez mempertimbangkan untuk mempercepat penyelenggaraan pemilihan umum pada bulan November mendatang, menyusul jalan buntu legislatif yang mengguncang stabilitas pemerintahannya.
