TVRINews – Libya
Serangan drone terhadap fasilitas energi di Libya barat memicu ketegangan politik dan menggagalkan rencana dialog penyatuan nasional yang didukung Amerika Serikat.
Upaya penyatuan kembali institusi politik dan keamanan di Libya terancam mengalami jalan buntu setelah muncul dugaan keterlibatan lingkaran militer faksi timur dalam serangan sabotase terhadap fasilitas energi di wilayah barat. Tuduhan ini langsung mengubah konstelasi politik yang sebelumnya dirancang untuk meredakan konflik berkepanjangan di negara kaya minyak tersebut.
Pemerintahan Persatuan Nasional (GNU) yang berbasis di Tripoli menegaskan bahwa kerja sama dengan pihak militer faksi timur kini menjadi hal yang mustahil. Sikap tegas ini muncul menyusul laporan investigasi yang mengaitkan Saddam Haftar putra sekaligus wakil komandan pasukan dari faksi Tentara Nasional Libya (LNA), Khalifa Haftar dengan jaringan sel teror yang dituding meluncurkan serangan pesawat tanpa awak (drone) ke fasilitas penyimpanan bahan bakar dan pembangkit listrik.
Rangkaian serangan drone yang terjadi pada Agustus lalu tersebut memperparah krisis pemadaman listrik di wilayah barat, sekaligus memicu tekanan publik yang masif terhadap pemerintahan Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah.
Padahal, penasihat khusus urusan Afrika untuk Donald Trump, Massad Boulos, sebelumnya telah merancang sebuah cetak biru rekonsiliasi. Rencana tersebut mengusulkan agar Khalifa Haftar menduduki posisi presiden, sementara seorang figur dari keluarga Dbeibah memegang kursi perdana menteri.
Meski Boulos sempat menegaskan bahwa skema penyatuan tersebut berfokus pada kapasitas individu alih-alih kepentingan dinasti keluarga, eskalasi militer di lapangan mementahkan optimisme tersebut. Sumber internal di lingkungan GNU mengungkapkan bahwa penangkapan sejumlah tersangka pelaku sabotase di Tripoli selatan telah membuka kotak Pandora baru yang memberatkan posisi Saddam Haftar.
"Tidak ada keputusan formal yang telah diambil, namun berdasarkan temuan-temuan yang ada, bekerja sama dengan Saddam adalah sebuah ketidakmungkinan," ujar salah satu sumber pejabat GNU, seperti dikutip dari laporan The Guardian, Sabtu 3 Oktober 2026.
Temuan investigasi tersebut tidak hanya menghantam masa depan skema transisi yang dimediasi pihak asing, tetapi juga mengancam kelanjutan dialog jalur 4+4 yang disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kesepakatan yang sebelumnya berhasil disepakati pada Agustus untuk menyelenggarakan pemilihan umum dalam kurun waktu dua tahun kini berada di ujung tanduk.
Menanggapi situasi yang kian pelik, Menteri Negara untuk Urusan Politik GNU, Walid Ellafi, menekankan pentingnya menjaga integritas proses politik agar berakar pada kedaulatan rakyat.
"Dukungan kami terhadap proses 4+4 berakar pada peranannya sebagai kerangka kerja yang disponsori PBB, yang menawarkan pendekatan baru untuk mencapai hasil praktis guna membuka jalan bagi pemilu dan institusi yang legitimasi politiknya berasal dari kehendak rakyat bukan sebagai kompromi politik yang mengabaikan pelanggaran atau mengesampingkan hak-hak pihak yang dirugikan," tegas Ellafi.
Di sisi lain, pengamat menilai skisma politik ini berpotensi memperuncing perebutan pengaruh di internal keluarga Khalifa Haftar sendiri. Saddam Haftar yang selama ini digadang-gadang sebagai pewaris utama kekuasaan ayahnya dengan dukungan finansial kuat serta sokongan Uni Emirat Arab, kini mulai mendapat tantangan terbuka dari saudara-saudaranya, Khaled dan Belqasim, yang dituding lebih condong bersekutu dengan Mesir.
