TVRINews – Seoul
Pyongyang Kecam Tekanan Barat, Tegaskan Kedaulatan Nuklir Tetap Permanen
Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa tekanan ekonomi maupun sanksi multilateral tidak akan pernah mampu menggoyahkan kedaulatan negaranya. Pernyataan tersebut dirilis merespons desakan bersama dari sejumlah negara barat dan Uni Eropa yang menuntut denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara,Sabtu 31 Oktober 2026 menyatakan bahwa rangkaian sanksi dan tekanan internasional hanya berdampak pada pihak-pihak yang lemah, seraya mengecam seruan tersebut sebagai bentuk pelanggaran kedaulatan yang nyata. Pyongyang menilai langkah yang dimotori oleh Amerika Serikat dan sekutunya itu mencerminkan kebijakan bermusuhan yang tidak berdasar.
"Sanksi dan tekanan mungkin mempan bagi yang lemah, namun tidak akan pernah berlaku bagi kami," demikian disampaikan pihak kementerian, dinukil dari laporan resmi yang dilansir oleh Reuters dan BBC News.
(Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un (ketiga dari kanan) meninjau sebuah pabrik amunisi di lokasi yang dirahasiakan di Korea Utara, dalam foto tanpa tanggal yang disebarkan oleh pemerintah Korea Utara. (Foto: KCNA VIA KNS/AFP))
Ketegangan diplomatik ini bermula ketika Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, Selandia Baru, Korea Selatan, Inggris, Amerika Serikat, serta Uni Eropa mengeluarkan pernyataan bersama. Koalisi internasional tersebut menuntut agar Korea Utara menghentikan program senjata pemusnah massal dan peluru kendali balistik yang dinilai melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).
Menanggapi hal tersebut, Pyongyang melayangkan peringatan keras kepada tim pemantau sanksi multinasional, termasuk Korea Selatan dan Jepang. Pihak kementerian menegaskan bahwa negara-negara tersebut harus bertanggung jawab atas tindakan permusuhan yang dilakukan, serta memastikan bahwa Korea Utara akan terus mengandalkan kekuatan mandiri demi melindungi kepentingan nasional.
Di sisi lain, desakan serupa kembali disuarakan oleh aliansi trilateral. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun, dan Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menegaskan komitmen kolektif mereka dalam mendorong denuklirisasi total.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Atlanta. Berdasarkan keterangan resmi Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, ketiga menteri sepakat untuk memperketat implementasi resolusi DK PBB, khususnya dalam memotong jalur pendanaan yang menopang program nuklir Pyongyang.
Kendati demikian, Korea Utara secara konsisten menolak perlucutan senjata. Negara tersebut bahkan telah mengukuhkan status nuklirnya ke dalam konstitusi, menegaskan bahwa kepemilikan senjata strategis tersebut bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan.
Dinamika geopolitik ini turut dibayangi oleh spekulasi diplomatik terkait potensi pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Wacana dialog tingkat tinggi tersebut mencuat menjelang pelaksanaan KTT APEC di China bulan depan, menyusul sinyal keterbukaan yang kerap disampaikan oleh Washington terhadap peluang perundingan nuklir baru.
