TVRINews – Jerusalem
Pasukan Angkatan Laut Israel Mencegat Kapal Bantuan Kemanusiaan di Perairan Internasional dan Menahan Ratusan Aktivis dari Berbagai Negara
Sejumlah aktivis kemanusiaan yang berada di dalam iring-iringan kapal (flotilla) pembawa bantuan ke Gaza kini ditahan di pelabuhan Israel sebelum dipindahkan ke fasilitas penahanan.
Informasi tersebut disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia setempat dan pihak penyelenggara flotilla pada Rabu 20 Mei 2026.
Misi maritim ini merupakan upaya kesekian kalinya untuk menembus blokade dan menyalurkan bantuan ke Jalur Gaza yang hancur akibat perang.
Sebelumnya, sejumlah misi serupa juga dihentikan oleh pihak militer Israel di perairan internasional.
Rekaman video yang beredar menunjukkan pasukan Israel melepaskan tembakan ke arah sedikitnya dua kapal flotilla pada Selasa19 Mei 2026, yang kemudian diklaim oleh pihak Israel sebagai tembakan peringatan.
Pihak penyelenggara menyatakan bahwa gerakan ini bertujuan untuk mendobrak blokade laut Israel di Gaza dengan mengirimkan bantuan kemanusaiaan.
Lembaga-lembaga kemanusiaan internasional menyebut pasokan bantuan ke wilayah tersebut masih sangat minim, meskipun gencatan senjata yang ditenagai oleh Amerika Serikat antara Israel dan Hamas telah berjalan sejak Oktober 2025 dengan jaminan peningkatan volume bantuan.
Pada insiden pencegatan di masa lalu, para aktivis asing biasanya akan dideportasi setelah menjalani proses penahanan singkat.
Iring-iringan kapal ini diketahui bertolak untuk ketiga kalinya pada Kamis 14 Mei pekan lalu dari wilayah selatan Turki.
Pemindahan ke Fasilitas Rumah Tahanan
Pemerintah Israel menyatakan bahwa seluruh aktivis yang berjumlah 430 orang di atas kapal-kapal flotilla tersebut telah dipindahkan ke kapal militer Israel.
Mereka dipastikan akan diberikan akses untuk menemui perwakilan konsuler masing-masing negara setelah tiba di daratan.
Menurut data penyelenggara, para peserta berasal dari 40 negara yang tersebar di 50 armada kapal.
Melalui akun resminya di media sosial X pada Senin 19 Mei 2026 , Kementerian Luar Negeri Israel menegaskan sikapnya:
"Kami tidak akan membiarkan adanya pelanggaran terhadap blokade laut yang sah di Gaza."
Sementara itu, Adalah, sebuah organisasi hak asasi manusia di Israel, merilis pernyataan bahwa para aktivis saat ini berada di bawah pengawasan ketat.
"Para aktivis ditahan di Pelabuhan Ashdod dan dibawa masuk ke wilayah Israel di luar kehendak mereka, saat tim pengacara Adalah tengah masuk untuk melakukan konsultasi hukum," tulis lembaga tersebut.
Pihak penyelenggara flotilla menambahkan, para tahanan rencananya akan dibawa ke Penjara Ketziot yang terletak di Gurun Negev, bagian selatan Israel.
Mereka menyebut tim hukum dari Adalah baru bisa menemui para aktivis setelah mereka tiba di fasilitas penahanan tersebut.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Italia, tanpa merinci jumlah warganya yang terlibat, menyatakan bahwa para warga negara Italia yang berada di kapal tersebut diperkirakan akan dipindahkan ke fasilitas identifikasi sebelum diizinkan untuk dideportasi kembali ke negara asal.
Otoritas Roma mengonfirmasi bahwa di antara warga Italia yang ditahan, terdapat seorang anggota parlemen dan seorang jurnalis.
Reaksi Internasional dan Kondisi Gaza
Penahanan ini memicu respons keras dari komunitas internasional. Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengonfirmasi pada Rabu 20 Mei bahwa warga negaranya turut menjadi korban penahanan oleh angkatan laut Israel. Ia menilai tindakan Israel tersebut telah melampaui batas hukum.
"Apa dasar hukum dari penangkapan ini? Apakah ini terjadi di perairan teritorial Israel?" ujar Presiden Lee mempertanyakan legalitas operasi tersebut.
"Apakah itu wilayah daratan Israel? Jika terjadi konflik, apakah mereka berhak menyita dan menahan kapal dari negara ketiga? Menahan warga negara kami tanpa dasar hukum internasional yang sah adalah tindakan yang berlebihan dan tidak manusiawi."kutip Reuter Rabu 20 Mei 2026.
Saat ini, mayoritas dari 2 juta penduduk Gaza hidup dalam pengungsian. Banyak di antaranya bertahan tinggal di rumah-rumah yang telah hancur, atau di dalam tenda darurat yang didirikan di lahan terbuka, tepi jalan, hingga di atas reruntuhan bangunan.
Israel, yang memegang kendali penuh atas seluruh akses menuju Jalur Gaza, membantah tudingan bahwa mereka sengaja menahan pasokan kebutuhan pokok untuk warga sipil.
Sejak kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS pada Oktober tahun lalu, Israel tetap mempertahankan kendali atas lebih dari 60 persen wilayah Gaza, sementara kelompok Hamas menguasai sebagian kecil wilayah di sepanjang garis pantai.
