TVRINews – Washington DC
Korban Gencatan Senjata Terjebak Limbo Diplomatik dan Krisis Dana Komite Perdamaian
Janji manis rekonstruksi Jalur Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi jalan buntu. Lebih dari tujuh bulan setelah kesepakatan gencatan senjata ditandatangani pada Oktober tahun lalu, proses pemulihan wilayah yang hancur akibat perang tersebut sama sekali belum berjalan.
Berdasarkan laporan investigasi The Guardian yang dipublikasikan pada Rabu 20 Mei 2026, badan internasional yang dibentuk khusus untuk misi ini, Board of Peace (BoP) atau Komite Perdamaian, tengah didera krisis anggaran akut akibat keengganan negara-negara donor untuk mencairkan dana yang telah mereka janjikan.
Dari total paket bantuan senilai 7 miliar dolar AS yang dijanjikan oleh sembilan negara pada pertemuan perdana komite, baru Uni Emirat Arab dan Maroko yang benar-benar mengirimkan dana.
Hingga saat ini, komite baru menerima sekitar 23 juta dolar AS untuk biaya operasional dan 100 milar dolar AS untuk persiapan pasukan kepolisian Palestina masa depan. Angka tersebut hanya setara dengan 1,75 dolar AS dari setiap 100 dolar AS yang dikomitmenkan.
Padahal, PBB memperkirakan total biaya rekonstruksi Gaza dapat membengkak hingga melampaui 70 miliar dolar AS dalam beberapa dekade ke depan.
Dalam dokumen laporan resmi yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB pada 15 Mei lalu, Komite Perdamaian menyatakan bahwa keengganan Hamas untuk menyerahkan senjata dan melepaskan kendali atas wilayah transisi menjadi "hambatan utama" dari realisasi rencana Trump.
Namun, sejumlah diplomat yang memahami jalannya negosiasi mengungkapkan bahwa kebuntuan politik dan ketegangan regional baru termasuk konflik dengan Iran telah menjadi alasan bagi para donor untuk menahan modal mereka.
"Tidak ada pihak yang memiliki uang dan sumber daya mau bekerja sama dengan Board of Peace," ujar seorang sumber diplomatik yang menolak disebutkan identitasnya demi alasan keamanan. "Ditambah lagi dengan eskalasi konflik Iran, negara-negara kaya kini memiliki alasan kuat untuk menunda pembayaran."
Mantan diplomat Bulgaria yang kini menjabat sebagai Perwakilan Tinggi untuk Gaza di bawah komite tersebut, Nickolay Mladenov, mengakui adanya kegagalan global dalam memenuhi janji kepada warga Palestina.
"Pintu menuju masa depan Gaza masih tertutup. Ini bukan apa yang dijanjikan kepada rakyat Palestina, dan jelas bukan apa yang layak mereka terima," kata Mladenov kepada wartawan di Yerusalem. Ia menambahkan bahwa kemandekan ini juga berisiko mengancam keamanan jangka panjang Israel.
Di sisi lain, seorang pejabat senior Komite Perdamaian membantah adanya krisis keuangan yang mendesak.
Menurutnya, komite tetap optimistis bahwa komitmen dana akan dicairkan begitu proyek melewati tahap perencanaan.
Ia menekankan bahwa Maroko, Bahrain, dan Uni Emirat Arab telah mengirimkan dana untuk menutup biaya operasional awal serta pelatihan kepolisian. Kendati demikian, sumber internal lain menyangkal klaim keterlibatan dana dari Bahrain, dan Kedutaan Besar Bahrain di Washington tidak memberikan respons saat dimintai konfirmasi.
Selain masalah eksternal, tata kelola internal komite juga memicu kontroversi. Komite diketahui tetap membayar gaji 12 teknokrat Palestina yang tergabung dalam Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG) sebesar 16.000 hingga 17.000 dolar AS per bulan, meskipun mereka saat ini masih tertahan di Mesir karena belum mengantongi izin keamanan untuk memasuki Gaza. Mladenov sendiri dilaporkan menerima gaji mencapai 400.000 dolar AS per tahun.
Kontras dengan pengeluaran internal tersebut, dampak nyata komite di lapangan dinilai nihil. "Sejak Januari 2026, tidak ada satu botol air pun yang masuk ke Gaza di bawah bendera NCAG," ungkap seorang sumber tepercaya.
Saat ini, lebih dari 2 juta warga Palestina di Gaza masih hidup di tenda-tenda darurat yang tidak higienis, didera kelaparan massal, serta krisis air bersih dan layanan kesehatan.
Visi besar tim Trump yang sempat menggaungkan transformasi Gaza menjadi pusat pariwisata modern dan "kota pintar berbasis kecerdasan buatan (AI)" kini dinilai teramat jauh dari realitas puing-puing kehancuran di lapangan.
