TVRINews, Demak
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa seluruh program pemulihan lingkungan dan perlindungan kawasan pesisir harus memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
“Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY dalam keterangannya dikutip, Selasa 20 Oktober 2026.
Menko AHY menjelaskan, kondisi pesisir Timbulsloko menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi warga akibat abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Kawasan yang dahulu dikenal produktif untuk pertanian dan tambak kini menghadapi ancaman terhadap permukiman serta mata pencaharian penduduk.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengombinasikan pembangunan fisik tanggul laut dengan penguatan solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS) melalui penanaman mangrove.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ujar Menko AHY.
Di Desa Timbulsloko, pendekatan berbasis alam dikembangkan melalui penanaman mangrove yang didukung teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu. Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang diketuai Menko AHY untuk mendukung sinkronisasi perencanaan serta evaluasi program secara terpadu.
Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, penguatan infrastruktur nasional, dan perlindungan masyarakat dari risiko bencana.
Menko AHY menegaskan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fisik atau jumlah mangrove yang ditanam, melainkan dari kelangsungan hidup tanaman serta dampaknya bagi warga.
Oleh karena itu, ia meminta BOPPJ dan seluruh pemangku kepentingan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pemeliharaan agar akses nelayan serta peluang ekonomi lokal tetap terjaga.
Senada dengan Menko AHY, Kepala BOPPJ yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksamana TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf menegaskan bahwa pembangunan perlindungan pesisir harus memperhatikan keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak.
Selain penanaman mangrove, kegiatan tersebut memanfaatkan HexBricks yang diproduksi langsung oleh masyarakat setempat sehingga mampu membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan warga pesisir.
"Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draft rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan perpresnya," kata Didit.
Melalui percontohan di Timbulsloko, pemerintah berharap penerapan solusi berbasis alam ini dapat menjadi pembelajaran bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura Jawa lainnya.
