TVRINews – Seoul
Pemerintah di Berbagai Negara Asia Perketat Langkah Mitigasi Darurat di Tengah Ancaman Krisis Pangan dan Cuaca Ekstrem
Kawasan Asia kini berada di garis depan krisis iklim global seiring meningkatnya intensitas fenomena cuaca El Niño yang diproyeksikan mencapai level ekstrem. Ratusan juta jiwa dari Asia Timur hingga Asia Selatan bersiap menghadapi berbagai ancaman multikrisis secara bersamaan, mulai dari gelombang panas berkepanjangan, kekeringan parah, hingga terjangan angin topan berkecepatan tinggi.
Didorong oleh kondisi suhu permukaan laut yang luar biasa hangat di wilayah tropis Pasifik, fenomena ini memicu kekhawatiran mendalam di kalangan lembaga internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat bahwa sistem iklim global kini mengalami lonjakan drastis yang belum pernah disaksikan sebelumnya.
Program Pangan Dunia (WFP) bahkan memperkirakan sekitar 50 juta penduduk di kawasan rentan terancam jatuh ke dalam jurang krisis kelaparan akut.
Sejumlah negara merespons situasi darurat ini melalui perombakan kebijakan besar-besaran. Di Hong Kong, otoritas setempat memperketat aturan perlindungan tenaga kerja dengan mewajibkan perusahaan menyesuaikan jam operasional serta menyediakan fasilitas pendingin ruangan selama suhu ekstrem melanda.
Sementara itu, pemerintah daratan China meluncurkan kampanye nasional seratus hari guna mengamankan sektor cadangan pangan dari ancaman kekeringan maupun curah hujan berlebih.
Langkah tak kalah ketat diambil oleh Taiwan. Wilayah tersebut menggelar simulasi kesiapsiagaan darurat berskala masif yang dirancang menyerupai protokol penanggulangan bencana gempa bumi guna mengantisipasi kelumpuhan infrastruktur akibat suhu harian yang melampaui 40 derajat Celsius.
Di Asia Selatan, hantaman El Niño dirasakan secara langsung melalui penurunan drastis curah hujan muson di India hingga hampir 50 persen. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran serius terhadap stabilitas hasil panen komoditas pangan utama seperti beras dan kapas.
Menteri Pertanian India, Shivraj Singh Chouhan, menegaskan bahwa pemerintah berupaya keras membangun perisai pelindungan bagi petani melalui penguatan infrastruktur konservasi air di ratusan distrik rawan.
Dampak terparah saat ini melanda Sri Lanka yang tengah mengalami kekeringan terburuk dalam satu dekade terakhir.
Krisis air bersih memaksa otoritas setempat mempertimbangkan langkah ekstrem untuk mengolah air laut menjadi air tawar, di tengah ancaman kematian satwa liar akibat mengeringnya sumber-sumber air alami di suaka margasatwa.
Persoalan serupa turut membayangi kawasan Asia Tenggara, di mana dampak El Niño beririsan langsung dengan tekanan rantai pasok global serta lonjakan harga pupuk. Pemerintahan di kawasan ini dihadapkan pada proyeksi penurunan hasil panen padi hingga 10 persen.
Filipina, Malaysia, dan Indonesia sangat rentan terhadap perubahan harga pangan, ujar Kaur Ludher, seorang peneliti tamu pada Program Perubahan Iklim untuk Asia Tenggara di ISEAS – Yusof Ishak Institute di Singapura.
"Di Singapura, sebagian besar pendapatan kita tidak dihabiskan untuk makanan. Jumlahnya di bawah 10%. Namun bagi masyarakat Indonesia, porsi pendapatan yang dihabiskan untuk pangan bisa mencapai 50% atau bahkan lebih. Jadi, setiap kenaikan harga akan berdampak sangat tidak proporsional bagi mereka."
Mengingat potensi kenaikan harga dapat membuat masyarakat putus asa dan marah, Kaur Ludher berargumen agar ketahanan pangan diformulasikan ulang sebagai isu keamanan nasional. Khususnya di Indonesia dan Filipina, kata dia, stabilitas sosial sangat bergantung pada harga pangan. "Beras adalah penopang kehidupan bagi kawasan ini," ujarnya.
Sementara itu Elyssa Kaur Ludher, seorang peneliti senior di ISEAS Yusof Ishak Institute di Singapura, mengingatkan bahwa ketahanan pangan di kawasan ini harus dipandang sebagai isu keamanan nasional.
"Kita telah sampai pada suatu tahap di mana perubahan iklim memberikan tekanan luar biasa pada sistem yang sudah rapuh. Alam pada akhirnya akan memaksa kita untuk melakukan perhitungan besar," ujar Kaur Ludher, menyoroti kerentanan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap fluktuasi harga pangan kutip The Guardian jumat 18 september 2026.
Di Asia Timur, Korea Selatan merevisi total sistem peringatan gelombang panas pertamanya dalam kurun waktu 18 tahun terakhir guna menekan risiko kesehatan publik. Sedangkan Jepang meningkatkan kewaspadaan tingkat tinggi terhadap ancaman badai super, menyusul rekor suhu panas ekstrem yang melanda wilayah tersebut dan potensi kerusakan infrastruktur akibat cuaca destruktif dalam beberapa bulan ke depan.
