TVRINews – Beijing
Hubungan Beijing-Pyongyang Kembali Menguat di Tengah Kedekatan Korea Utara dengan Rusia
Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang, Korea Utara, pada 8–9 Juni 2026 mendatang, guna memperkuat kembali hubungan bilateral kedua negara tetangga, di tengah dinamika kawasan yang kian bergeser setelah Korea Utara mempererat kemitraan strategisnya dengan Rusia.
Berdasarkan laporan lembaga penyiaran negara China, CCTV, kunjungan atas undangan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un ini menjadi lawatan pertama Presiden Xi ke Pyongyang dalam tujuh tahun terakhir, sejak pertemuan terakhir mereka pada tahun 2019 silam.
Langkah ini mencerminkan upaya Beijing untuk merangkul kembali Korea Utara satu satunya sekutu resmi China yang terikat perjanjian formal setelah interaksi kedua negara sempat membeku akibat pandemi COVID-19.
Bagi Pyongyang, momentum ini krusial untuk memperbaiki stabilitas ekonomi dengan China, yang selama ini bertindak sebagai mitra dagang utama sekaligus penyokong bantuan terbesar.
Keseimbangan Geopolitik antara Rusia dan AS
Kunjungan bilateral ini berlangsung tak lama setelah Presiden Xi menggelar pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing untuk membahas ketegangan global, termasuk konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat.
Sejak pandemi dan pecahnya perang di Ukraina, Moskow berhasil memperdalam hubungan dengan Pyongyang, yang dilaporkan berujung pada dukungan pasokan militer dari Korea Utara untuk kepentingan Rusia.
Di sisi lain, Beijing juga terus menavigasi hubungannya dengan Barat. Sebelum bertemu Putin, Xi sempat menerima kunjungan Presiden AS Donald Trump guna menekankan pentingnya kemitraan ekonomi, sembari memperingatkan Washington agar tidak mengintervensi kedaulatan China atas Taiwan. Sementara itu, Trump sendiri menyatakan minatnya untuk menghidupkan kembali diplomasi langsung dengan Kim Jong Un, sebagaimana yang pernah ia lakukan pada periode pertama pemerintahannya.
Kendati Pyongyang belakangan ini tampak lebih merapat ke Moskow, Beijing tetap menjadi pilar ekonomi dan politik paling vital bagi Korea Utara. Negara yang terisolasi secara diplomatik dan menghadapi sanksi internasional yang berat tersebut sangat bergantung pada China.
Berdasarkan data tahun 2022 dari National Committee on North Korea, sebuah lembaga pemikir (think tank) yang berbasis di Washington, sekitar 95 persen total perdagangan dan 85 percent komoditas ekspor Korea Utara bergantung pada China.
Fokus pada Stabilitas Regional dan Isu Nuklir
Selain penguatan ekonomi, salah satu agenda yang menjadi perhatian mendalam bagi Beijing adalah ambisi nuklir Korea Utara. Baru-baru ini, kantor berita resmi Korea Utara, KCNA, melaporkan instruksi Kim Jong Un untuk melakukan ekspansi persenjataan nuklir negara tersebut secara eksponensial.
Analis senior dari Korea Institute for National Unification (KINU), Hong Min, menilai bahwa Beijing kini mengawasi dengan saksama akselerasi program nuklir tersebut demi mencegah eskalasi yang merugikan stabilitas regional.
"Aspek ini perlu dikelola dengan hati-hati. Jika Korea Utara mengambil langkah yang terlalu provokatif dan konfrontatif, hal itu dapat memicu konflik kawasan yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan strategis China," ujar Hong Min kepada kantor berita AFP.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri China Wang Yi juga telah mengunjungi Pyongyang pada April lalu untuk menegaskan pentingnya meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dalam menghadapi isu-isu internasional.
Di pihak lain, Korea Selatan berulang kali menyatakan harapannya agar China dapat memainkan peran konstruktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea.
