TVRINews, London
Keir Starmer lengser setelah gagal atasi krisis ekonomi dan kepercayaan publik.
Keir Starmer resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri Inggris pada Senin 22 Juni 2026. Ia mengakhiri masa jabatan yang penuh gejolak, di mana seorang pemimpin yang awalnya dipandang sebagai sosok santun dan pekerja keras, justru terperosok menjadi perdana menteri paling tidak disukai dalam sejarah jajak pendapat politik modern di Inggris.
Mundurnya Starmer menandai antiklimaks yang tajam dari kemenangan telak Partai Buruh pada pemilihan umum Juli 2024. Saat itu, Starmer memenangkan 411 kursi di House of Commons, sebuah dominasi yang jarang terjadi. Namun, di balik angka tersebut, popularitasnya merosot drastis hanya setahun berselang.
“Setiap keputusan yang saya ambil adalah demi mengutamakan negara yang saya cintai. Itulah mengapa saya akan mundur sebagai pemimpin Partai Buruh,” ujar Starmer dalam pernyataan resminya.
Krisis Identitas dan Kepemimpinan
Para analis politik menilai kejatuhan Starmer berakar pada ketidakmampuannya merumuskan visi jangka panjang yang konkret bagi bangsa. John Curtice, profesor politik dari University of Strathclyde dan pakar jajak pendapat terkemuka di Inggris, memberikan analisis tajam terkait fenomena ini.
“Dia tidak mendefinisikan apa yang dia yakini dan apa yang diperjuangkan Partai Buruh. Dia tidak memiliki narasi atau tujuan jangka panjang. Dia seolah tidak memiliki arah,” ujar Curtice kepada Al Jazeera. “Starmer adalah pengacara yang sangat cerdas. Namun, yang tampaknya ia miliki hanyalah kekurangan insting politik dan kharisma seorang pemimpin.”
Pandangan serupa disampaikan oleh Tim Bale, profesor politik di Queen Mary University of London. Menurut Bale, Starmer gagal menginspirasi baik anggota parlemen dari partainya sendiri maupun masyarakat umum. Data dari lembaga survei Ipsos mencatat tingkat kepuasan bersih terhadap Starmer anjlok ke angka minus 66, rekor terendah bagi seorang perdana menteri sejak 1977.
Serangkaian Kesalahan Kebijakan
Selain krisis kepemimpinan, Starmer juga dianggap gagal mengelola ekonomi di tengah krisis biaya hidup yang menghimpit rakyat Inggris. Upaya pemerintah untuk melakukan penghematan anggaran justru memicu kemarahan publik, terutama ketika kebijakan pembatasan tunjangan bahan bakar musim dingin bagi pensiunan diberlakukan.
Kondisi diperburuk oleh skandal penunjukan Peter Mandelson sebagai duta besar untuk Amerika Serikat, yang memicu kritik etis karena hubungan masa lalu Mandelson dengan mendiang terpidana kasus kekerasan seksual, Jeffrey Epstein.
Anand Menon, profesor politik Eropa dan urusan luar negeri di King’s College London, mencatat bahwa Starmer datang dengan asumsi bahwa stabilitas saja sudah cukup untuk memperbaiki keadaan. “Untuk melawan populisme, Anda harus membuktikan bahwa politik arus utama dapat memberikan hasil nyata bagi rakyat, dan ia gagal melakukan itu,” jelas Menon.
Transisi Kekuasaan
Tekanan untuk mundur semakin menguat di internal Partai Buruh setelah kekalahan beruntun dalam pemilihan lokal dan pembangkangan anggota parlemen (MP) dalam berbagai pemungutan suara krusial. Mundurnya sejumlah menteri kabinet, termasuk Menteri Kesehatan Wes Streeting, menjadi sinyal akhir bagi kepemimpinan Starmer.
Kini, perhatian tertuju pada Wali Kota Manchester, Andy Burnham, yang baru saja meraih kemenangan telak dalam pemilihan sela di Makerfield. Burnham, yang memiliki reputasi sebagai komunikator yang cakap dan mampu terhubung dengan masyarakat, kini dipandang sebagai suksesor paling potensial untuk membawa Inggris keluar dari kebuntuan politik saat ini.
