TVRINews, Tokyo
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo berkolaborasi menggelar Japan-US Training Program on Responsible Use of SMR Technology for Indonesia pada 5-9 Oktober 2026.
Program tersebut ditujukan untuk memperkuat kesiapan sumber daya manusia dan kelembagaan Indonesia dalam pemanfaatan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab untuk tujuan damai.
Pelatihan secara khusus membahas pemanfaatan Small Modular Reactor (SMR) untuk pembangkitan listrik.
Program ini merupakan kolaborasi KBRI Tokyo dengan Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) dan JAIF International Cooperation Center (JICC).
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari kerja sama Jepang-Amerika Serikat melalui program FIRST (Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology) dalam kerangka Future-Oriented Co-Creation Program for the Global South yang didukung Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang (METI).
Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir mengatakan transisi energi Indonesia perlu berjalan beriringan dengan penguatan ketahanan energi serta penyediaan listrik yang andal, terjangkau, dan rendah karbon.
Menurut Kartini, masuknya energi nuklir dalam perencanaan ketenagalistrikan Indonesia merupakan langkah penting yang harus diikuti dengan penguatan kapasitas nasional.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034 mencakup rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir dengan total kapasitas 500 megawatt. Kapasitas awal sebesar 250 megawatt ditargetkan mulai beroperasi pada 2032.
"Tugas kita sekarang adalah membangun kapasitas nasional yang diperlukan untuk mewujudkan rencana tersebut menjadi proyek yang aman dan layak secara ekonomi. Keputusan yang kita persiapkan hari ini akan membentuk ketahanan energi Indonesia selama beberapa dekade mendatang," ujar Kartini dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Rabu, 7 Oktober 2026.
Ia menekankan kesiapan tersebut membutuhkan institusi dengan kapasitas memadai serta tenaga profesional yang kompeten untuk menilai pilihan teknologi, mempersiapkan proyek, dan mengelola tanggung jawab jangka panjang.
Menurutnya, aspek keselamatan, keamanan, kelayakan ekonomi, dan kepercayaan publik harus menjadi pertimbangan utama dalam pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.
Sebanyak 16 peserta dari Indonesia mengikuti program tersebut. Delegasi dipimpin Anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yudha dan terdiri atas perwakilan Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM, Kantor Penasihat Khusus Presiden RI, Kementerian Luar Negeri, PT PLN Nusantara Power, serta PT PLN (Persero).
Keterlibatan sejumlah lembaga tersebut diharapkan memperkuat pemahaman dan koordinasi antara penyusunan kebijakan, perencanaan energi, serta persiapan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Pembukaan program turut dihadiri Presiden AOTS Yasuhiko Yoshida, Direktur Eksekutif JICC Takashi Hara, Direktur Kantor Kerja Sama Internasional di Bidang Energi Nuklir METI Nobuhiro Aibe, serta Pejabat Bidang Ekonomi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tokyo Anthony Circharo.
Program tersebut juga sejalan dengan arah kerja sama dalam Memorandum Kerja Sama Indonesia-Jepang di sektor energi nuklir yang ditandatangani pada 15 Maret 2026.
Kerja sama tersebut mencakup pengembangan kapasitas Indonesia dengan mengacu pada pendekatan bertahap Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA Milestones Approach).
Setelah pembukaan, peserta mengikuti rangkaian kunjungan pada 6-9 Oktober ke sejumlah fasilitas industri, edukasi, dan pelatihan di bidang energi nuklir di Jepang. Peserta juga mengikuti diskusi mengenai kesiapan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir.
Rangkaian kegiatan tersebut diharapkan memberikan pembelajaran praktis bagi peserta sekaligus menjadi bekal untuk merumuskan prioritas tindak lanjut pengembangan energi nuklir di Indonesia.
