TVRINews – Teheran
Dilema Pengaruh Washington: Kekuatan Militer Kokoh, Kepercayaan Publik Runtuh
Eksistensi Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah pasca-eskalasi 7 Oktober 2025 berada pada titik persimpangan yang kompleks. Di satu sisi, fondasi kerja sama militer dan ekonomi dengan negara-negara Teluk tetap kokoh. Namun, di sisi lain, legitimasi politik dan kepercayaan publik mengalami erosi yang signifikan.
Dinamika kontras ini mencerminkan pergeseran strategis yang mendalam. Hubungan bilateral kini tidak lagi digerakkan oleh kedekatan emosional atau nilai-nilai bersama, melainkan kalkulasi pragmatis dan kepentingan nasional masing-masing negara di tengah ketidakpastian kawasan.
Kesenjangan Antara Kekuasaan dan Kepercayaan
Berdasarkan data jajak pendapat Arab Barometer periode Agustus hingga November 2025, tingkat kepercayaan publik Arab terhadap Amerika Serikat merosot tajam. Di Mesir, misalnya, hanya 25% responden yang menyatakan bahwa Washington menjunjung tinggi hukum internasional, jauh tertinggal dibandingkan China yang memeroleh 58%.
(Tentara Saudi berdiri di samping kendaraan berlapis bajai Riyadh pada 22 September 2026. (Foto: AFP))
Penurunan citra ini berakar dari respons Amerika Serikat terhadap perang di Gaza pasca-7 Oktober. Mantan diplomat AS sekaligus pakar Timur Tengah, Hala Rharrit, menilai bahwa kerja selama dua dekade terakhir untuk membangun kredibilitas diplomatik telah runtuh.
"Kita telah kehilangan seluruh kredibilitas. Kita dipandang sebagai negara dengan standar ganda," ujar Rharrit, menyoroti persepsi publik bahwa Washington hanya peduli pada Hak Asasi Manusia kelompok tertentu kutip AFP Rabu 7 Oktober 2026.
Sebaliknya, ketidaksukaan publik terhadap kebijakan luar negeri AS membuka ruang bagi kekuatan lain, termasuk Iran dan Rusia, untuk mendulang dukungan moral dari sentimen anti-Israel di tingkat akar rumput.
Aliansi Militer dan Investasi Triliunan Dolar
Kendati legitimasi publik melemah, hubungan antarpemerintah (government-to-government) tetap berjalan intensif, khususnya di kawasan Teluk. Joey Hood, mantan Duta Besar AS untuk Tunisia sekaligus diplomat senior yang berpengalaman di Riyadh dan Irak, mengungkapkan bahwa para pemimpin Teluk tetap memandang Washington sebagai pilar pertahanan utama.
Hood mencatat adanya persetujuan perjanjian pertahanan senilai USD 142 miliar tahun lalu, yang diproses empat kali lebih cepat dari birokrasi konvensional AS. Selain itu, terdapat kesepakatan energi nuklir sipil dengan Riyadh serta kerangka investasi senilai USD 1,4 triliun dari Abu Dhabi.
"Kali ini bukan al-Qaeda, melainkan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) yang menghujani Kerajaan dengan ratusan serangan pesawat nirawak," ujar Hood, menjelaskan alasan rasional mengapa negara-negara Teluk tetap membutuhkan payung keamanan Amerika Serikat di tengah ancaman nyata.
(Masjid Abu Salim yang rusak akibat serangan Israel di Deir el-Balah, Jalur Gaza tengah, pada 27 Agustus 2026. (Foto: AFP))
Senada dengan hal tersebut, pengamat keamanan Teluk, Kristian Alexander, menjelaskan bahwa para pemimpin regional saat ini dapat membedakan dengan jelas antara kapabilitas militer Amerika Serikat dan tingkat keandalannya sebagai mitra strategis.
"Hubungan ini sangat rusak, tetapi belum sepenuhnya hilang secara permanen," kata Alexander kepada Türkiye Today.
Era Baru Diversifikasi Aliansi
Meskipun triliunan dolar berputar dalam kerja sama pertahanan, era "cek kosong" dan ketergantungan mutlak pada Washington telah berakhir. Hampir seluruh aktor regional kini menerapkan strategi diversifikasi atau hedging untuk mengamankan kepentingan nasional mereka.
Arab Saudi, sebagai contoh, memperkuat pilar keamanan non-Amerika dengan menandatangani pakta pertahanan bersama dengan Pakistan, serta melibatkan Turki melalui Pakta Mekkah.
Di sisi lain, Uni Emirat Arab dan India memperbarui kemitraan pertahanan mereka, sementara negara-negara kawasan lainnya turut membuka opsi pengadaan alat utama sistem senjata dari Prancis, Inggris, hingga teknologi nirawak asal Turki.
Pendekatan transaksional yang kerap diterapkan oleh Washington turut memicu kehati-hatian di kalangan pemimpin regional. Alexander mengingatkan bahwa kedekatan personal dan komitmen investasi besar sekadar membuahkan ruang dialog, alih-alih jaminan keamanan absolut di masa krisis.
"Pembuat kebijakan regional kini terus mempertanyakan apakah hubungan dengan Washington benar-benar membuat mereka lebih aman, serta apakah mereka memiliki pengaruh terhadap keputusan yang memengaruhi kelangsungan hidup negara mereka," imbuhnya.
Rekonstruksi Diplomasi dan Institusi
Menghadapi krisis kredibilitas yang mendalam, para analis sepakat bahwa pemulihan citra Amerika Serikat tidak bisa lagi mengandalkan pendekatan bisnis atau negosiasi personal semata.
Pelibatan tokoh-tokoh non-diplomat dalam urusan geopolitik sensitif kerap memicu kekhawatiran bahwa isu kedaulatan dan keamanan diperlakukan layaknya transaksi komersial.
Menurut Alexander, pemulihan kepercayaan publik dan mitra regional memerlukan dukungan diplomatik yang berpengalaman serta perjanjian yang berakar kuat pada institusi resmi. Hal ini penting agar komitmen strategis tetap dapat diandalkan melampaui masa kepemimpinan politik tertentu.
Pada akhirnya, seperti yang ditegakkan oleh Joey Hood melalui pembacaan historis pasca-tragedi 11 September, hubungan antara Washington dan mitra di Timur Tengah kini bertumpu pada esensi pertahanan bersama dan bisnis strategis. Tujuannya tetap konsisten: memastikan kepentingan bersama terjaga di tengah lanskap geopolitik kawasan yang kian bergejolak.
