TVRINews, Jakarta
Indonesia menegaskan pentingnya memperkuat kerja sama internasional untuk menerjemahkan komitmen perubahan iklim menjadi aksi nyata di lapangan.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam Leader's Plenary pada Pre-COP Leader's Event yang merupakan bagian dari rangkaian Pre-Conference of the Parties (Pre-COP31) United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Pre-COP31 berlangsung di Fiji dan Tuvalu pada 5-8 Oktober 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju United Nations Climate Change Conference (COP31) di Antalya, Turki, pada November mendatang.
Forum tersebut mempertemukan perwakilan lebih dari 50 negara untuk membahas sejumlah agenda perubahan iklim sebelum dibawa ke COP31.
Salah satu hasil penting Pre-COP Leader's Event adalah adopsi Deklarasi Taku Pakasoa.
Deklarasi tersebut menegaskan dukungan terhadap negara-negara yang berada di garis depan dampak perubahan iklim, khususnya negara berkembang pulau kecil atau Small Island Developing States (SIDS), serta mendorong penguatan aksi untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan risiko kerugian serta kerusakan.
Tuvalu menjadi salah satu sorotan dalam agenda tersebut karena kerentanannya terhadap kenaikan permukaan laut.
Para pemimpin dan delegasi yang mengikuti Pre-COP31 juga melihat langsung tantangan yang dihadapi masyarakat Pasifik akibat perubahan iklim.
Jumhur mengatakan Indonesia memandang Persetujuan Paris sebagai pedoman dalam menjalankan aksi iklim.
Namun, menurut dia, semakin sempitnya ruang untuk mempertahankan batas kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius membuat negara-negara perlu mempercepat penerapan komitmen yang telah disepakati.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda sesuai kemampuan masing-masing negara (common but differentiated responsibilities)," ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Rabu, 7 Oktober 2026.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai arah menuju net zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Indonesia menekankan bahwa aksi perubahan iklim perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan ketahanan masyarakat.
Pemerintah juga menilai prinsip kesetaraan serta akses terhadap pendanaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas menjadi bagian penting dalam mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
"Kami mempercepat aksi iklim di seluruh sektor ekonomi melalui FOLU Net Sink 2030, mengurangi emisi dari limbah dan metana, serta melakukan transformasi industri, baik melalui dekarbonisasi industri yang sudah ada maupun pengembangan industri rendah karbon sejak tahap perancangannya," kata Jumhur.
Menurutnya, transisi energi juga harus dilakukan secara adil dan teratur dengan tetap menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses tersebut.
"Transisi energi kita harus berlangsung secara adil, teratur, dan berpusat pada masyarakat, sembari memperkuat ketahanan energi, keterjangkauan, serta melindungi kelompok masyarakat yang rentan," ucap Jumhur.
Jumhur menambahkan, keberhasilan agenda perubahan iklim tidak cukup diukur dari besarnya komitmen yang disampaikan dalam forum internasional.
Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan komitmen tersebut diwujudkan melalui kebijakan dan aksi yang konkret serta terukur.
"Tantangan dunia saat ini bukan lagi sekadar meningkatkan ambisi, melainkan memastikan bahwa ambisi tersebut benar-benar diwujudkan melalui implementasi yang konkret," tutur Jumhur.
Dalam Pre-COP31, Indonesia diwakili Jumhur atas penugasan Presiden RI Prabowo Subianto. Ia didampingi Duta Besar RI untuk Fiji merangkap Kiribati, Nauru, dan Tuvalu Dupito Darma Simamora, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Ary Sudijanto, serta Direktur Mobilisasi Sumber Daya PPI Irawan Asaad.
Kehadiran Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi dan kepentingan nasional dalam pembahasan perubahan iklim sekaligus mempererat kerja sama dengan negara-negara Pasifik menjelang COP31.
