TVRINews – Islamabad
Sekjen PBB Desak AS-Iran Kembali ke Jalur Diplomasi.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk segera menghentikan eskalasi militer serta kembali membuka ruang perundingan diplomatik. Pernyataan tersebut disampaikan Guterres dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar di Islamabad, Selasa 6 Oktober 2026.
Guterres mengapresiasi kontribusi strategis Islamabad dalam menjembatani komunikasi kedua negara yang berseteru. Peran aktif tersebut, menurutnya, membuahkan kerangka kerja penting guna meredakan ketegangan di kawasan.
"Upaya bersama ini berhasil mewujudkan Memorandum Kesepahaman Islamabad pada 17 Juni, gencatan senjata lanjutan, serta fondasi negosiasi berikutnya," ujar Guterres. Ia menambahkan bahwa setiap warga Pakistan patut berbangga atas peran krusial tersebut.
Dalam lawatannya yang dijadwalkan berlangsung hingga hari Kamis 8 Oktober 2026 mendatang, pimpinan tertinggi organisasi multilateral itu melayangkan seruan terbuka kepada seluruh pihak terkait. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap aturan global, termasuk pemulihan kebebasan navigasi maritim.
"Dari Islamabad, saya menyampaikan pesan tegas kepada semua pihak: akhiri konflik, kembali ke meja diplomasi, dan pulihkan hak serta kebebasan navigasi sesuai hukum internasional," kata Guterres.
Isu Palestina dan Reformasi DK PBB
Selain ketegangan antara Washington dan Teheran, dialog bilateral tersebut turut menyoroti berbagai isu stabilitas regional dan global, termasuk situasi di Palestina, Jammu dan Kashmir, Afghanistan, serta penanggulangan terorisme.
Terkait konflik di Timur Tengah, Guterres menegaskan bahwa perdamaian permanen di kawasan tidak akan terwujud tanpa pengakuan penuh atas hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Menanggapi pertanyaan mengenai efektivitas dan implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB yang kerap menemui jalan buntu, Guterres menyoroti perlunya restrukturisasi mendalam pada tubuh lembaga tinggi internasional tersebut. Ia menilai format Dewan Keamanan saat ini sudah tidak selaras dengan dinamika geopolitik modern.
"Fakta bahwa negara-negara adidaya dan anggota tetap Dewan Keamanan justru menjadi pihak pertama yang memicu konflik serta melanggar hukum internasional menciptakan preseden buruk. Kondisi ini membuat banyak negara lain merasa bebas melakukan apa saja tanpa takut menghadapi konsekuensi," jelas Guterres dikutip Anadolu Agency Rabu 7 Oktober 2026.
Menurutnya, krisis kredibilitas dan efektivitas tersebut hanya dapat diselesaikan melalui reformasi struktural yang menyeluruh agar Dewan Keamanan mencerminkan representasi global yang lebih adil dan sah.
Kunjungan diplomatik ini sekaligus menandai fase akhir masa jabatan Antonio Guterres sebagai Sekretaris Jenderal PBB yang akan purna tugas pada penghujung tahun ini, di tengah proses transisi pencarian pengganti yang masih berlangsung.
