TVRINews – Washington
Pimpinan Militer AS Peringatkan Risiko Operasi Jangka Panjang di Iran, Sebut Kesiapan Global Terancam
Pimpinan tinggi militer Amerika Serikat dilaporkan telah menyampaikan peringatan serius kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth. Mereka menilai bahwa operasi skala besar yang berkepanjangan terhadap Iran tidak berkelanjutan dan berpotensi melemahkan kapabilitas pertahanan global, termasuk pertahanan di dalam negeri sendiri.
Peringatan tersebut tercantum dalam dokumen rahasia Secretary of Defense Orders Book edisi 14 Agustus, dan dirilis pada senin 31 Agustus 2026.
Keberatan ini datang langsung dari para kepala staf Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta para komandan bintang empat yang memimpin operasi militer AS di kawasan Eropa, Asia, dan Amerika Latin.
Konflik yang telah memasuki bulan keenam ini membuat Komando Pusat AS (U.S. Central Command) mempertahankan lebih dari 50.000 personel tetap siaga. Langkah ini diambil di tengah desakan Presiden Donald Trump agar Teheran membuka kembali Selat Hormuz dan menerima syarat-syarat Washington, sementara opsi militer lanjutan tetap terbuka.
Keberatan Komandan Terkait Perpanjangan Penugasan
Berdasarkan dokumen penugasan tersebut, sebagian pasukan AS di Timur Tengah diinstruksikan untuk tetap berada di wilayah itu hingga September, sementara sebagian lainnya diperpanjang hingga tahun 2027.
Para pimpinan Komando Eropa, Komando Pasifik, Komando Selatan, serta Kepala Staf Angkatan Laut secara resmi menyampaikan penilaian penolakan (non-concur). Mereka menyatakan keberatan atas perpanjangan pengerahan pasukan, meski tetap akan mematuhi komando tersebut.
Pengalihan kapal, pesawat, dan alat utama sistem senjata (alutsista) dari berbagai komando regional ke Timur Tengah telah memangkas kemampuan mereka dalam menjalankan misi rutin, pelatihan, serta tugas pertahanan teritorial. Seorang narasumber yang mengetahui dokumen tersebut menggambarkan pandangan para petinggi militer terhadap operasi ini sebagai situasi yang "terlalu berat dalam durasi yang terlalu lama."
Kepala Staf Angkatan Darat dan Angkatan Udara memang menyetujui perpanjangan penugasan pasukan mereka, namun tetap menyertakan catatan mengenai adanya risiko signifikan yang mengintai.
Angkatan Laut Sebut Intensitas Tempur Tidak Berkelanjutan
Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana Daryl Caudle, secara tegas memperingatkan bahwa institusinya tidak akan mampu mempertahankan tingkat dukungan saat ini terhadap konflik Iran tanpa adanya batas waktu yang jelas.
Angkatan Laut telah mengerahkan puluhan kapal perang untuk melancarkan serangan, menangkis gempuran Iran, serta menegakkan blokade maritim di pelabuhan-pelabuhan milik Teheran.
Laksamana Caudle mengungkapkan bahwa saat ini hanya sekitar seperempat dari armada perusak (destroyer) Angkatan Laut yang berada dalam kondisi siap dikerahkan, sebuah penurunan drastis dibanding masa sebelum perang. Penilaian tersebut juga memperingatkan bahwa tingginya permintaan operasional dapat mengganggu jadwal pemeliharaan kapal dan menurunkan tingkat kesiapan jika terjadi konflik di kawasan lain.
Keberatan serupa disampaikan oleh Kepala Komando Pasifik, Laksamana Samuel Paparo, yang menentang kelanjutan pengiriman kelompok tempur kapal induk dan kapal perusak.
Sementara itu, Komando Eropa dan Selatan memperingatkan bahwa pemindahan kapal serta pesawat pengintai telah melemahkan misi pengamanan dalam negeri. Satu-satunya kapal induk khusus milik Pasifik bahkan harus dikerahkan ke Timur Tengah untuk menggantikan kapal induk lain yang telah bertugas selama lebih dari 300 hari.
Tekanan pada Cadangan Senjata dan Beban Pasukan
Divisi Lintas Udara ke-82 Angkatan Darat, yang mengerahkan 2.000 prajurit pada bulan Maret lalu, diperkirakan akan tetap berada di Timur Tengah setidaknya hingga September dan berpotensi lebih lama. Satuan pertahanan udara Patriot juga menghadapi perpanjangan masa tugas.
Akumulasi perang dengan Iran serta pasokan bantuan militer terdahulu ke Ukraina telah menggerus cadangan peluru kendali interseptor Patriot, rudal THAAD, serta rudal jarak jauh Tomahawk.
Laporan sebelumnya yang dikutip oleh The Washington Post menyebutkan bahwa sekitar 25 persen armada pesawat tanpa awak (drone) Reaper milik Pentagon telah hilang, sementara pangkalan-pangkalan AS di Timur Tengah mengalami kerusakan senilai miliaran dolar. Meski demikian, Pemerintahan Trump membantah laporan mengenai adanya krisis kekurangan amunisi.
Sebagian besar satuan Angkatan Udara yang menjalankan misi pengeboman dan operasi lainnya juga diproyeksikan tetap berada di kawasan tersebut hingga tahun 2027.
Sikap Resmi Pentagon
Menanggapi laporan tersebut, Juru Bicara Pentagon Sean Parnell menyatakan bahwa seluruh keputusan pengerahan pasukan didasarkan pada penilaian ancaman aktual, prioritas presiden, serta saran dari para komandan militer senior.
Ia menegaskan bahwa Pentagon tidak memberikan tanggapan terbuka mengenai proses operasional internal, termasuk penilaian risiko spesifik atau perbedaan pandangan terkait alokasi pasukan.
Dokumen penugasan tersebut turut ditinjau oleh Kepala Gabungan Kepala Staf Militer, Jenderal Dan Caine. Ia dilaporkan sempat memperingatkan Gedung Putih sebelum perang dimulai bahwa Amerika Serikat kekurangan amunisi yang memadai serta minimnya dukungan sekutu untuk menjalankan kampanye militer berskala besar dalam jangka panjang.
Peringatan terbaru ini muncul di tengah upaya Presiden Trump untuk mengakhiri konflik dengan mengedepankan syarat-syarat yang menguntungkan posisi Washington, di tengah sikap Iran yang terus melawan tekanan militer Amerika Serikat.
