TVRINews – Beijing
Sidang Pleno Empat Hari Membahas Disiplin Partai dan Pembersihan Korupsi di Tengah Krisis Ekonomi
Elit politik Tiongkok resmi memulai sidang pleno empat hari pada Senin 26 Oktober 2026 untuk membahas penguatan disiplin internal Partai Komunis. Langkah ini diambil seiring upaya Presiden Xi Jinping memperketat loyalitas para pejabat pemerintah dan memperluas agenda pemberantasan korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup ini dinilai sangat krusial oleh para pengamat internasional. Sidang Pleno Kelima Komite Sentral tersebut diselenggarakan menjelang keputusan penting terkait kepemimpinan nasional serta potensi perombakan posisi strategis dalam struktur partai.
Sekitar 300 anggota Komite Sentral dijadwalkan menghadiri agenda ini. Sidang dipandang sebagai momentum strategis bagi Presiden Xi untuk memastikan seluruh aparatur pemerintah berjalan selaras dengan kebijakan pusat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global.
"Pertemuan ini menjadi kesempatan untuk memastikan bahwa generasi kepemimpinan baru yang sedang bangkit memiliki pandangan yang sama dengan Xi dalam menilai peluang serta risiko yang dihadapi Tiongkok," ujar Ruby Osman, Penasihat Kebijakan Senior di Tony Blair Institute for Global Change, sebagaimana diberitakan The Associated Press.
Sepanjang kepemimpinannya, gerakan antikorupsi yang dicanangkan Presiden Xi telah memproses ribuan pejabat publik, termasuk puluhan anggota Komite Sentral. Meski demikian, kepemimpinan Tiongkok secara terbuka menyampaikan kecemasan terhadap oknum pejabat yang dinilai enggan menjalankan instruksi pusat secara efektif.
Dalam pidato resminya yang dipublikasikan media pemerintah Xinhua, Xi mengkritik keras keberadaan oknum birokrat yang bersikap oportunis dan dinilai berorientasi pada kepentingan pribadi. Guna mengatasi masalah tersebut, Komite Sentral dijadwalkan membahas rancangan kebijakan terkait tata kelola mandiri partai secara ketat dan menyeluruh.
Neil Thomas, Peneliti Senior di Asia Society Policy Institute, memperkirakan bahwa hasil pleno akan melahirkan pengetatan pengawasan terhadap anggaran negara, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi tindak pidana korupsi, serta sanksi tegas bagi pejabat yang gagal memenuhi target prioritas nasional.
Langkah pembersihan internal ini diperkirakan berdampak pada tingkat kehadiran peserta sidang, yang diprediksi menjadi salah satu yang terendah dalam beberapa dekade terakhir.
Beberapa kursi anggota Komite Sentral tercatat kosong, sementara sejumlah anggota lain dilaporkan sedang berada dalam pemeriksaan internal. Sektor militer juga tidak luput dari pembenahan, dengan sebagian anggota Komisi Militer Pusat mengalami pergantian kepemimpinan.
Rangkaian pembicaraan politik ini berlangsung saat perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut menghadapi tantangan berupa perlambatan konsumsi domestik dan dinamika sektor properti. Di saat yang sama, hubungan diplomasi dan perdagangan dengan Amerika Serikat terus menjadi tantangan strategis bagi jajaran kepemimpinan di Beijing.
