TVRINews – Beijing
Beijing Perintahkan Lima Perusahaan Tetap Beroperasi di Tengah Tekanan Ekonomi Washington
Pemerintah Tiongkok secara resmi menyatakan tidak akan mematuhi sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap lima perusahaan domestik yang menjadi target karena melakukan pembelian minyak dari Iran.
Keputusan ini mempertegas ketegangan diplomatik antara dua kekuatan ekonomi dunia tersebut menjelang pertemuan tingkat tinggi antar-pemimpin negara.
Kementerian Perdagangan Tiongkok dalam pernyataan resminya pada Minggu 3 Mei 2026, mengeluarkan perintah yang menegaskan bahwa tindakan restriktif Washington terhadap entitas Tiongkok tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat.
"Pemerintah Tiongkok secara konsisten menentang sanksi sepihak yang tidak memiliki mandat dari PBB," tulis kementerian tersebut sebagaimana dikutip dari kanal berita resmi pemerintah.
Pihak kementerian menambahkan bahwa tindakan AS secara tidak patut membatasi perusahaan Tiongkok dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan perdagangan normal dengan negara ketiga.
Menurut Beijing, langkah tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional.
Target Sanksi dan Operasional Kilang
Instruksi ini secara spesifik ditujukan untuk melindungi lima entitas yang masuk dalam daftar hitam AS, yaitu:
• Shandong Jincheng Petrochemical Group
• Shandong Shouguang Luqing Petrochemical
• Shandong Shengxing Chemical
• Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery
• Hebei Xinhai Chemical Group
Tiongkok merupakan konsumen utama minyak Iran, di mana transaksi sebagian besar dilakukan melalui kilang independen atau yang dikenal sebagai kilang "teapot".
Kilang-kilang ini sangat bergantung pada pasokan minyak mentah dengan harga diskon dari Teheran untuk menjaga margin operasional mereka.
Eskalasi Ketegangan Diplomatik
Keputusan Beijing ini muncul hanya berselang satu hari setelah Washington menjatuhkan sanksi baru pada Jumat kemarin terhadap perusahaan lain, Qingdao Haiye Oil Terminal Co., Ltd.
Perusahaan tersebut dituduh mengimpor puluhan juta barel minyak mentah Iran yang menghasilkan pendapatan miliaran dolar bagi Teheran.
Meskipun demikian, Qingdao Haiye belum dimasukkan ke dalam daftar perintah perlindungan terbaru dari Kementerian Perdagangan Tiongkok tersebut.
Sanksi-sanksi terbaru ini menambah kerumitan hubungan luar negeri di saat Washington dan Teheran masih berada dalam kebuntuan diplomatik pasca-serangan militer pada akhir Februari lalu.
Situasi ini menjadi latar belakang yang krusial bagi kunjungan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, ke Tiongkok akhir bulan ini untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Presiden Xi Jinping.
Isu kedaulatan perdagangan dan kepatuhan terhadap hukum internasional diprediksi akan menjadi agenda utama dalam pertemuan tersebut.
