TVRINews – Dubai
Washington memperingatkan perusahaan pelayaran global agar tidak membayar "biaya keamanan" kepada Iran di tengah blokade maritim.
Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Amerika Serikat secara resmi menerbitkan peringatan keras kepada industri pelayaran global terkait risiko sanksi berat bagi pihak yang melakukan pembayaran kepada Iran demi akses lintasan di Selat Hormuz.
Eskalasi ketegangan antara Washington dan Teheran, kini terpusat pada kontrol salah satu jalur perdagangan energi paling vital di dunia.
Tercatat, sekitar seperlima dari total perdagangan minyak dan gas alam global melintasi selat yang mempertemukan Teluk Persia dengan pasar dunia tersebut kutip AP News Sabtu 2 Mei 2026.
Mekanisme "Gerbang Tol" Teheran
Ketegangan di jalur ini memuncak menyusul langkah Iran yang secara efektif menutup selat bagi lalu lintas normal pasca pecahnya konflik bersenjata dengan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu.
Sebagai alternatif, Teheran menawarkan jalur aman melalui rute yang lebih dekat dengan garis pantainya, namun dengan syarat pembayaran biaya tertentu sebuah praktik yang oleh AS disebut sebagai upaya "gerbang tol" ilegal.
OFAC menegaskan bahwa larangan ini mencakup segala bentuk transaksi, mulai dari uang tunai hingga aset digital.
"OFAC menerbitkan peringatan ini untuk memberitahu pihak AS maupun non-AS mengenai risiko sanksi jika melakukan pembayaran atau meminta jaminan dari rezim Iran untuk jalur aman. Risiko ini tetap ada terlepas dari metode pembayaran yang digunakan," tulis pernyataan resmi lembaga tersebut sebagaimana dikutip dari laporan Associated Press.
Sebagai respons balasan, Amerika Serikat melalui Komando Sentral (CENTCOM) telah memberlakukan blokade angkatan laut sejak 13 April.
Langkah ini bertujuan melumpuhkan pendapatan minyak Iran yang krusial bagi stabilitas ekonomi mereka. Menurut catatan CENTCOM, setidaknya 45 kapal komersial telah diminta berbalik arah sejak blokade diberlakukan.
Diplomasi di Ambang Kebuntuan
Di Washington, Presiden Donald Trump secara tegas menolak proposal terbaru dari Teheran untuk mengakhiri perselisihan tersebut.
Meskipun gencatan senjata selama tiga minggu terakhir tampak bertahan secara rapuh, Trump menyatakan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Iran.
"Mereka ingin membuat kesepakatan, namun saya tidak puas dengan itu. Kita akan lihat apa yang terjadi," ujar Trump di Gedung Putih, Jumat waktu setempat. Ia menambahkan bahwa kepemimpinan di Teheran saat ini terlihat "sangat tidak terorganisir."
Di sisi lain, kantor berita resmi Iran, IRNA, melaporkan bahwa dokumen rencana perdamaian telah diserahkan kepada mediator di Pakistan.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, juga dikabarkan aktif menjalin komunikasi dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, untuk mencari jalan keluar diplomatik.
Eksekusi Mati dan Tekanan Internasional
Di tengah kebuntuan diplomatik, situasi internal Iran kian memanas. Otoritas judisial Iran, melalui outlet Mizanonline, mengonfirmasi eksekusi gantung terhadap dua pria, Yaghoub Karimpour dan Nasser Bekrzadeh, atas tuduhan spionase untuk badan intelijen Israel, Mossad.
Keduanya dituduh membocorkan informasi sensitif terkait fasilitas pengayaan nuklir di Natanz.
Sementara itu, dari markas besar PBB, Duta Besar China Fu Cong mendesak kedua belah pihak untuk segera membuka kembali Selat Hormuz demi menyelamatkan ekonomi global yang kian tertekan.
"Isu yang paling mendesak adalah menjaga gencatan senjata dan menyatukan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan," tegas Fu Cong.
Ia juga mengkritik kebijakan AS dan Israel yang dinilainya sebagai akar penyebab penderitaan ekonomi di kawasan tersebut, terutama bagi negara-negara berkembang.
