TVRINews – Paris, Prancis
Presiden Prancis Kecam Komentar Pemimpin Luar Negeri dan Paparan Disinformasi di Tengah Persiapan Gelombang Demonstrasi Susulan
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan sejumlah pejabat luar negeri, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang dinilai menyebarkan narasi keliru terkait gelombang kerusuhan di Prancis demi kepentingan politik personal.
Kritik tersebut disampaikan Macron di sela-sela kunjungan resminya ke Doha, Qatar, Rabu 21 Oktober 2026. Ia menilai narasi yang beredar pasca-aksi demonstrasi berujung kerusuhan pada Sabtu 17 Oktober 2026 lalu telah diputarbalikkan secara masif melalui manipulasi informasi.
"Manipulasi informasi yang terjadi menghasilkan pernyataan-pernyataan yang tidak dapat diterima sekaligus tidak rasional dari banyak pihak, termasuk beberapa pemimpin asing," ujar Macron saat memberikan keterangan kepada awak media di Doha, dikutip dari laporan wawancara resminya.
Ketika dikonfirmasi apakah pernyataan tersebut ditujukan kepada Donald Trump, Macron memberikan konfirmasi singkat, "Salah satunya."
Sebelumnya, Trump mengaitkan aksi kekerasan di Prancis dengan isu imigran, kelompok ekstremis, dan gerakan komunis dalam kampanye politiknya menjelang pemilu sela AS. Macron menyebutkan bahwa sejumlah tokoh publik yang sedang berada dalam masa kampanye baik di kawasan Timur Tengah maupun di wilayah Transatlantik terjebak menyebarkan narasi buatan kelompok tertentu tanpa melandaskannya pada fakta lapangan.
"Mereka menggunakan situasi negara kami untuk kepentingan kampanye politik mereka sendiri. Kami tidak membutuhkan hal tersebut di tengah upaya kami menyelesaikan tantangan domestik," tegas Macron dikutip the Guardian, Kamis 22 Oktober 2026.
Macron juga menyoroti maraknya penyebaran citra buatan kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang menggambarkan situasi fiktif di Prancis. Ia membantah keras klaim yang menyebutkan adanya invasi besar-besaran oleh kelompok imigran ekstremis ke wilayahnya.
Tudingan serupa sebelumnya turut dilontarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mengklaim Prancis tengah menghadapi gelombang masuknya ekstremisme. Meski demikian, sejumlah analis independen menilai klaim tersebut tidak berbasis data substantif serta menampik bahwa faktor imigrasi menjadi penyebab utama keresahan sosial di Prancis.
Pemerintah Prancis kini dihadapkan pada tantangan besar untuk mengendalikan krisis politik dan sosial, hanya beberapa bulan menjelang kontestasi pemilihan presiden. Pihak berwenang mengakui adanya celah pengamanan saat kerusuhan meluas pada Sabtu lalu, yang berawal dari aksi damai menuntut penurunan biaya hidup namun berujung pada tindakan vandalisme dan penjarahan di sejumlah kota besar, seperti Paris, Marseille, Lyon, dan Limoges.
Guna mengantisipasi potensi kerusuhan susulan pada akhir pekan ini, Kepolisian Paris resmi memberlakukan larangan berdemonstrasi di sejumlah area strategis, termasuk Istana Kepresidenan Élysée, gedung parlemen, serta kawasan wisata utama seperti Museum Louvre dan Champs-Élysées.
Gelombang ketidakpastian ini turut berdampak pada sektor perekonomian. Beberapa negara telah menerbitkan imbauan perjalanan (travel advisory) bagi warganya yang hendak menuju Prancis. Di pasar keuangan, tingkat imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Prancis berjangka waktu 10 tahun melonjak melewati level 5 persen, mencatatkan titik tertinggi sejak tahun 2002.
Pemerintah berjanji akan memperketat pengamanan guna mencegah terulangnya insiden serupa, seiring rencana gerakan kelompok gilets jaunes (rompi kuning) dan aliansi mahasiswa untuk kembali menggelar aksi massa berlanjut di pusat kota Paris.
