TVRINews, Jakarta
Indonesia mempertanyakan tanggung jawab Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam menghentikan perang di Gaza, Palestina.
Hal tersebut dikatakan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam "High-Level Open Debate" DK PBB terkait situasi konflik di Gaza, di New York, Selasa, 24 Oktober 2023.
Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza, yang dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif.
Pada saat yang sama, warga sipil disandera dan nyawanya terancam.
“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” jelas Retno seperti yang dikutip dari antaranews.
Indonesia mengutuk keras kelanjutan agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza, dia mengatakan bahwa DK PBB tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina.
“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” ujar Retno.
Indonesia juga mendesak DK PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan.
Dalam debat terbuka DK PBB untuk membahas situasi eskalasi, Menlu Retno Marsudi menyampaikan setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari Dewan Keamanan yang berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza.
“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu Retno, berdasarkan salinan pernyataan Indonesia yang dia sampaikan dalam pertemuan DK PBB yang berlangsung di New York, AS, Selasa, 24 Oktober 2023.
Selain menjaga perdamaian dan keamanan, dalam paparannya, Menlu Retno menilai DK memiliki tanggung jawab besar mewujudkan gencatan senjata hingga menghentikan pendudukan Ilegal oleh Israel di wilayah Palestina.
“Dia kemudian menuturkan bahwa setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.
Menlu RI juga menegaskan bahwa Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional.
Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), ASEAN, dan pertemuan ASEAN-GCC, serta Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.
