TVRINews, Washington DC
AS Isyaratkan Opsi Militer terhadap Kuba Setelah Dakwaan Raul Castro.
Pemerintah Amerika Serikat kembali membuka peluang intervensi militer terhadap Kuba, di tengah skeptisisme Washington atas efektivitas jalur diplomasi, serta menyusul pengumuman dakwaan kriminal resmi terhadap mantan pemimpin Kuba, Raúl Castro.
Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa rencana penanganan wilayah Kuba sebetulnya telah menjadi pertimbangan jajaran pemerintahan Washington selama beberapa dekade terakhir. Namun, ia mengisyaratkan bahwa pemerintahannya yang akan mengeksekusi langkah tersebut.
"Presiden-presiden lain telah melihat hal ini selama 50, 60 tahun, untuk melakukan sesuatu," ujar Trump kepada awak media di sela-sela agenda lingkungan di Gedung Putih, Kamis waktu setempat. "Dan tampaknya sayalah yang akan melakukannya. Jadi, saya akan dengan senang hati melakukannya." dikutip The Guardian jumat 22 Mei 2026.
Secara terpisah, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan bahwa Kuba telah lama menjadi ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat. Hal ini didasarkan pada hubungan strategis Havana dengan sejumlah negara yang merupakan sekutu dekat lawan politik AS.
Meski menekankan bahwa jalur perdamaian dan kesepakatan negosiasi tetap menjadi prioritas utama, Rubio mengaku sangsi terhadap prospek diplomasi dengan pemerintahan Kuba yang sekarang.
"Pilihan [Presiden Trump] selalu kesepakatan hasil negosiasi yang damai. Itu selalu menjadi preferensi kami, termasuk terhadap Kuba," kata Rubio di Miami sebelum bertolak menuju pertemuan NATO di Swedia. "Namun jika jujur, melihat dengan siapa kita berhadapan saat ini, probabilitas keberhasilan diplomasi itu tidak tinggi."
Pertemuan tertutup yang melibatkan pejabat tinggi AS termasuk Rubio dan Direktur CIA John Ratcliffe dengan perwakilan Kuba dalam beberapa bulan terakhir dilaporkan tidak membuahkan hasil signifikan. Dampaknya, Washington meluncurkan sanksi ekonomi tambahan yang jauh lebih ketat pekan ini.
Ketika dikonfirmasi apakah AS akan menggunakan kekuatan militer untuk mengubah sistem politik di Kuba, Rubio enggan memberikan detail operasional, tetapi menggarisbawahi wewenang eksekutif.
"Presiden selalu memiliki opsi untuk melakukan apa pun demi mendukung dan melindungi kepentingan nasional," ucapnya, sembari menolak anggapan bahwa langkah ini merupakan bentuk intervensi pembentukan negara (nation-building).
Dakwaan Pidana dan Tekanan Ekonomi
Eskalasi ini dipicu oleh langkah Kejaksaan Federal AS yang merilis dokumen dakwaan terhadap Raúl Castro atas tuduhan memerintahkan penembakan pesawat sipil milik kelompok eksil Miami pada tahun 1996.
Respons keras langsung datang dari Presiden Kuba, Miguel Díaz-Canel, yang mengutuk langkah hukum tersebut sebagai manuver politik demi membenarkan agresi militer.
Secara bersamaan, militer AS mengonfirmasi kehadiran kapal induk USS Nimitz di Laut Karibia untuk latihan maritim. Kondisi di dalam negeri Kuba sendiri dilaporkan terus memburuk dengan pemadaman listrik massal dan kelangkaan pangan akibat blokade energi yang diterapkan Washington sebelumnya.
Tekanan tambahan juga menyasar struktur elite Kuba. AS resmi membekukan aset dan mencabut izin tinggal kerabat dari pimpinan Grupo de Administración Empresarial SA (Gaesa), konglomerat bisnis yang dikelola oleh angkatan bersenjata Kuba.
"Pemerintahan masa lalu membiarkan keluarga elite militer Kuba menikmati gaya hidup mewah di negara kita dari uang hasil penindasan. Itu tidak berlaku lagi," tegas Rubio.
Perkembangan situasi di Karibia memicu perhatian global, khususnya dari Beijing yang menjadi salah satu mitra strategis Havana. Pemerintah Tiongkok menyatakan penolakan keras atas segala bentuk sanksi sepihak dan tekanan militer yang diarahkan ke Kuba.
"Tiongkok mendukung penuh Kuba dalam menjaga kedaulatan serta martabat nasionalnya, dan menentang keras adanya intervensi dari pihak luar," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, dalam pernyataan resminya.
