TVRINews, Washington DC
Faksi Republik Blokir Dana 'Anti-Senjata' dan Proyek Ruang Dansa Gedung Putih.
Senat Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pemungutan suara terkait dana penegakan hukum imigrasi. Keputusan ini menjadi bentuk perlawanan politik yang jarang terjadi dari internal Partai Republik terhadap Presiden Donald Trump menjelang masa reses Memorial Day.
Semula, majelis tinggi yang dipimpin oleh faksi Republik tersebut dijadwalkan memberikan suara pada hari Kamis 21 Mei 2026 waktu setempat untuk meloloskan rancangan undang-undang (RUU) pendanaan senilai $72 miliar dolar AS.
Anggaran ini dialokasikan untuk mendukung program deportasi massal yang dicanangkan oleh Trump. Namun, dua kebijakan terbaru dari pemerintahan Trump memicu penolakan keras dari dalam partainya sendiri.
Kontroversi Dana 'Anti-Weaponisation'
Ketegangan bermula dari pengumuman dana "anti-weaponisation" atau anti-politisasi senilai $1,776 miliar dolar AS oleh pemerintahan Trump pada hari Senin, sebagai bagian dari penyelesaian sebuah gugatan hukum.
Sebelumnya, Trump menggugat Layanan Pendapatan Domestik (IRS) yang merupakan bagian dari pemerintahannya sendiri atas tindakan seorang kontraktor yang membocorkan data pajaknya sekitar tahun 2019.
Para kritikus menilai gugatan tersebut sarat akan konflik kepentingan, mengingat Trump memiliki wewenang menyelesaikan keluhan dengan bernegosiasi langsung bersama para pejabat yang ia tunjuk sendiri.
Dana penyelesaian tersebut direncanakan untuk membayar pihak-pihak yang dianggap mendapat perlakuan tidak adil oleh pemerintah. Namun, pihak oposisi menilai dana ini berpotensi menjadi sumber keuntungan finansial bagi para pendukung Trump.
Menanggapi hal tersebut, Senat Republik memanggil Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche ke Capitol Hill untuk mempertanyakan keputusan pemberian lampu hijau pada kesepakatan itu, yang menggunakan dana Departemen Kehakiman tanpa memerlukan persetujuan Kongres.
Senator Republik dari Nebraska, Don Bacon, mengisyaratkan kepada media bahwa masalah ini telah menggoyang dukungan internal partai terhadap Trump.
"Dia kehilangan sebagian dukungan di Senat," ujar Bacon saat merespons gugatan hukum Trump. "Dia adalah penggugat sekaligus bos dari pihak tergugat. Jadi, dari permukaannya saja, ini terlihat janggal."
Penolakan serupa disampaikan oleh Senator Thom Tillis, legislator Republik lainnya yang memilih tidak mencalonkan diri kembali dalam pemilu sela mendatang setelah sempat berselisih dengan Trump.
"Saya pikir ini adalah hal yang sangat konyol," kata Tillis kepada Spectrum News. "Rakyat Amerika pasti akan langsung menolak hal ini."
Proyek Ruang Dansa Gedung Putih
Selain masalah dana IRS, penolakan juga dipicu oleh permintaan Trump terkait anggaran sebesar $1 miliar dolar AS untuk membangun ruang dansa (ballroom) di Gedung Putih.
Meski sebelumnya Trump berjanji tidak akan menggunakan dana pembayar pajak untuk proyek tersebut, dalam beberapa pekan terakhir ia mendesak agar biaya tersebut dimasukkan ke dalam RUU penegakan imigrasi, dengan argumen bahwa fasilitas itu diperlukan demi keamanan nasional.
Pada hari Rabu 20 Mei , kepemimpinan Republik di Senat memastikan bahwa anggaran ruang dansa tersebut akhirnya dicoret. Jika tetap dipertahankan, aturan tersebut akan menghalangi faksi Republik untuk menggunakan proses legislatif khusus rekonsiliasi anggaran yang memungkinkan RUU imigrasi lolos hanya dengan mayoritas suara sederhana.
"Rancangan ini awalnya dirancang untuk cakupan yang sangat sempit, terarah, fokus, bersih, dan langsung pada sasaran. Namun menjadi sedikit lebih rumit minggu ini," ujar Pemimpin Mayoritas Senat, John Thune. "Hal itu membuat segalanya menjadi jauh lebih sulit daripada yang seharusnya."
Senat dijadwalkan kembali bersidang pada bulan Juni mendatang, dan Thune mengindikasikan partainya akan melanjutkan pembahasan RUU tersebut setelah masa reses berakhir.
Penundaan Resolusi Perang di DPR
Di tempat terpisah, kepemimpinan Republik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga membatalkan pemungutan suara terkait resolusi kekuatan perang. Resolusi ini awalnya dirancang untuk memaksa Trump mendapatkan persetujuan Kongres terkait keterlibatan AS dalam perang Israel-Iran.
RUU serupa sebenarnya telah lolos di tingkat Senat awal pekan ini, dan DPR semula diperkirakan akan mengadakan pemungutan suara pada Kamis sore. Namun, pemungutan suara tersebut kini resmi diundur hingga bulan Juni setelah reses.
Langkah penundaan ini memicu kritik dari kubu Demokrat yang menuduh faksi Republik sedang melakukan manuver politik.
"Kami memiliki jumlah suara yang cukup tanpa keraguan, dan mereka mengetahui hal itu," kata Perwakilan Gregory Meeks, anggota senior Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR, kepada wartawan setelah pembatalan tersebut.
