TVRINews, New York
PBB Didesak Tekan Israel dan Hamas Guna Jalankan Peta Jalan Gencatan Senjata.
Utusan tinggi yang mengawasi Dewan Perdamaian untuk Gaza, Nickolay Mladenov, memperingatkan bahwa kemunduran status quo di wilayah kantong Palestina tersebut berisiko menjadi sebuah kondisi yang "permanen".
Dalam pemaparannya di hadapan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada Kamis 21 Mei 2026, diplomat veteran asal Bulgaria tersebut mempresentasikan peta jalan terperinci mengenai kewajiban Israel dan Hamas dalam menerapkan gencatan senjata yang menyeluruh.
Ia mendesak DK PBB untuk mengoptimalkan segala instrumen yang ada guna menekan Hamas agar melucuti senjatanya, sembari menegaskan bahwa Israel juga harus mematuhi komitmen yang telah disepakati pada Oktober lalu.
"Biar saya sampaikan ini dengan jelas: implementasi tidak akan dapat berjalan maju jika hanya mengandalkan kewajiban dari pihak Palestina semata," ujar Mladenov melalui panggilan video.
Mladenov menambahkan bahwa jatuhnya korban jiwa yang terus berlanjut serta pembatasan arus bantuan kemanusiaan oleh pihak Israel bukanlah sekadar persoalan abstrak. Konflik berskala besar yang terjadi pasca-peristiwa 7 Oktober 2023 sempat mereda melalui kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025.
Data mencatat lebih dari 72.775 warga Palestina gugur dalam konflik tersebut. Kendati demikian, militer Israel tetap menerapkan kendali keamanan yang ketat, di mana ratusan korban jiwa kembali berjatuhan dalam tujuh bulan terakhir.
Berdasarkan laporan kantor berita Wafa, sebuah serangan pesawat tanpa awak (drone) Israel pada Kamis kemarin menewaskan seorang pemuda berusia 26 tahun di kawasan al-Mahatta, sebelah timur kota Deir el-Balah.
Sejumlah lembaga pemantau konflik turut memperingatkan adanya akselerasi pemboman Israel di Gaza sejak kesepakatan gencatan senjata antara Amerika Serikat-Israel dan Iran tercapai bulan lalu. Selain itu, eskalasi penyerbuan oleh pemukim dan militer juga dilaporkan meningkat di wilayah Tepi Barat yang diduduki.
Mladenov menguraikan dampak jangka panjang yang mengkhawatirkan apabila kedua belah pihak memilih untuk tidak mengambil tindakan konkret.
"Risikonya adalah status quo yang memburuk ini menjadi permanen: Gaza yang terpecah, dengan Hamas memegang kendali militer dan administratif atas dua juta jiwa di wilayah yang luasnya kurang dari separuh teritori asalnya," urai Mladenov.
Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut terancam terus terjebak di antara reruntuhan dan bergantung sepenuhnya pada bantuan kemanusiaan tanpa adanya rekonstruksi yang berarti. Hal ini disebabkan karena pendanaan untuk pembangunan kembali tidak akan mengalir selama pelucutan senjata belum terlaksana.
"Dan apa hasilnya? Generasi lain akan tumbuh di dalam tenda-tenda dalam ketakutan, dengan keputusasaan sebagai hal yang paling rasional untuk mereka rasakan," pungkasnya, sembari menyerukan bahwa skenario ini harus dihindari oleh pihak Israel, Palestina, maupun kawasan sekitar.
Pada Januari lalu, Amerika Serikat sempat mengumumkan bahwa situasi di Gaza tengah bertransisi menuju fase kedua. Tahapan ini dirancang untuk berfokus pada pelucutan senjata Hamas, tata kelola pemerintahan jangka panjang, serta pembentukan panel teknokrat Palestina untuk memimpin Gaza pascaperang.
Peta jalan tersebut juga mencakup penarikan bertahap militer Israel yang saat ini masih menguasai lebih dari 50 persen wilayah Palestina, untuk kemudian digantikan oleh pasukan stabilisasi internasional.
