TVRINews, Jakarta
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menerjemahkan agenda iklim global ke dalam aksi lintas sektor yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
Penegasan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar PBB, New York.
Forum tersebut merupakan rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan digelar menjelang Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31 UNFCCC).
Dalam forum itu, Indonesia menyampaikan arah kebijakan untuk mempercepat penurunan emisi dan transisi berkeadilan, memperluas akses pembiayaan bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan masyarakat terhadap risiko perubahan iklim.
"Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,"kata Menteri Jumhur dalam keterangan tertulis, dikutip, Jumat, 25 September 2026.
Indonesia juga memaparkan komitmen mencapai Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui Nationally Determined Contribution (NDC).
Sejumlah aksi lintas sektor yang disampaikan mencakup pengurangan emisi dari limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.
Selain itu, pengembangan kendaraan listrik disebut menjadi bagian dari transformasi industri rendah karbon sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
"Bahwa dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat. Karena itu, keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,"tegasnya.
Indonesia Dorong Pembiayaan Adaptasi
Komitmen Indonesia juga diperkuat melalui tiga Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi pada era overshoot, serta pengurangan emisi metana.
Dalam pembahasan pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan yang selaras dengan implementasi NDC dan National Adaptation Plan.
Pemerintah menilai hibah dan pembiayaan konsesional dibutuhkan untuk mendukung penyediaan data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, hingga aksi berbasis komunitas.
Indonesia juga mendorong dukungan loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem.
Sementara itu, pengurangan emisi metana dilakukan melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan ekonomi sirkular, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Metana disebut menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022. Upaya pengurangannya diharapkan sekaligus memberikan manfaat terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan agenda adaptasi sejajar dengan mitigasi. Salah satu langkah yang dikembangkan adalah pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, disertai restorasi ekosistem mangrove dan pesisir.
Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat dan kawasan pembangunan dari dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut.
Indonesia Siapkan Kemitraan Jelang COP31
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan dalam implementasi dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
Pemerintah menilai kerja sama multilateral perlu menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat, terutama kelompok dan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.
"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,"pungkasnya.
Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri kepala negara serta pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan perwakilan pemuda.
Sejumlah pemimpin yang hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
