TVRINews, New York
Indonesia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim.
Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York.
Forum bertajuk Climate Action and the Just Transition tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81.
Pertemuan dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri kepala negara serta kepala pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, dan perwakilan pemuda.
Sejumlah pemimpin yang hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut digelar menjelang COP31 dengan fokus pada tiga tantangan utama, yakni mempercepat penurunan emisi dan transisi yang berkeadilan, memperluas pembiayaan yang terjangkau bagi negara berkembang, serta memperkuat adaptasi dan ketahanan iklim untuk melindungi masyarakat dan mata pencaharian.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip tanggung jawab bersama yang berbeda-beda sesuai kemampuan masing-masing,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 24 September 2026.
Dalam forum tersebut, Indonesia menyampaikan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) sebagai arah menuju emisi nol bersih (net-zero emissions) pada 2060 atau lebih cepat.
Indonesia menekankan bahwa aksi iklim perlu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan ketahanan masyarakat.
“Paradigma pembangunan Indonesia jelas: pertumbuhan dan perlindungan lingkungan harus maju bersama,” kata Jumhur.
Indonesia juga memaparkan sejumlah aksi lintas sektor, antara lain pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab, pengembangan energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.
Jumhur turut menekankan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Menurut dia, transisi menuju ekonomi rendah karbon harus dilakukan secara adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada masyarakat.
“Keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari teknologi atau nilai investasi, melainkan juga dari keterjangkauan energi, kerja layak, nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang nyata,” ucap Jumhur.
Selain Leaders Dialogue, Indonesia menyelenggarakan tiga Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi dalam era overshoot, serta pengurangan emisi metana.
Dalam dialog pembiayaan iklim, Indonesia menekankan perlunya pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan implementasi NDC dan Rencana Adaptasi Nasional (National Adaptation Plan/NAP).
Kebutuhan tersebut mencakup penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, transparansi, hingga pembelajaran.
Indonesia juga menilai hibah dan pembiayaan sangat konsesional tetap diperlukan untuk mendukung data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, serta aksi masyarakat.
Indonesia turut mendorong dukungan terhadap kehilangan dan kerusakan (loss and damage) yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem maupun perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.
Sementara, pengurangan emisi metana dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, ekonomi sirkular, data, pelaporan dan verifikasi (MRV), teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dinilai dapat menurunkan emisi sekaligus meningkatkan kualitas udara, kesehatan, dan layanan publik.
Berdasarkan data yang disampaikan Indonesia, metana menyumbang 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca Indonesia pada 2022.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menekankan pentingnya menjalankan adaptasi bersama mitigasi perubahan iklim.
Dalam menghadapi risiko kenaikan muka air laut, Indonesia mengembangkan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa. Upaya tersebut juga disertai perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir untuk menjaga masyarakat, mata pencaharian, dan pembangunan wilayah pesisir.
Indonesia memandang adaptasi sebagai bagian dari upaya melindungi hasil pembangunan agar risiko iklim tidak berkembang menjadi kerusakan yang lebih besar.
Menjelang COP31 di Antalya, Indonesia mendorong kemajuan dalam implementasi serta peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance.
Indonesia juga menegaskan pentingnya multilateralisme menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi masyarakat dan negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” tutur Jumhur.
