TVRINews, New York
Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat menegaskan Indonesia terus menerjemahkan ambisi iklim menjadi langkah dan aksi nyata.
Upaya tersebut diarahkan agar berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan ketahanan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Jumhur dalam Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada High-Level Meeting di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu global 1,5 derajat Celsius semakin sempit, tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulis yang diterima oleh tvrinews.com, Kamis, 24 September 2026.
Jumhur mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menerjemahkan ambisi iklim melalui pembaruan komitmen nasional dalam menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai Paris Agreement, termasuk Enhanced Nationally Determined Contribution (Enhanced NDC) dan Second NDC. Komitmen tersebut diarahkan menuju net-zero emissions pada 2060 atau lebih cepat.
Dalam forum tersebut, Jumhur memaparkan percepatan aksi iklim di berbagai sektor ekonomi.
Di sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU), Indonesia mendorong pencapaian net sink 2030, yakni kondisi ketika serapan gas rumah kaca lebih besar daripada emisi yang dihasilkan.
Pada sektor limbah, pemerintah memperkuat pengurangan emisi metana melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, pengembangan ekonomi sirkular, penerapan teknologi, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Transformasi juga dilakukan di sektor industri melalui dua pendekatan, yakni mendekarbonisasi industri yang sudah ada sekaligus membangun industri rendah karbon sejak awal.
Upaya tersebut didukung inovasi dan penerapan carbon capture, utilisation and storage (CCUS) secara bertanggung jawab dengan memanfaatkan potensi formasi geologi dan meningkatkan kapasitas teknologi di Indonesia.
Di sektor energi, Indonesia mendorong pengembangan energi terbarukan dalam skala besar, termasuk energi surya dan panas bumi. Pemerintah juga memperkuat ketahanan energi melalui implementasi B50 biodiesel secara nasional.
Jumhur turut menekankan pengembangan ekosistem kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi industri rendah karbon dan penciptaan nilai tambah di dalam negeri.
“Transisi kita harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat. Transformasi energi harus memperkuat ketahanan dan keterjangkauan energi, menciptakan pekerjaan hijau yang layak dan nilai tambah lokal, serta melindungi masyarakat rentan,” kata Jumhur.
Sebagai negara kepulauan yang menghadapi risiko perubahan iklim, Indonesia menegaskan bahwa upaya adaptasi harus berjalan beriringan dengan mitigasi.
Indonesia mengembangkan perlindungan kawasan pesisir, termasuk pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa, yang dilakukan bersamaan dengan perlindungan dan restorasi mangrove serta ekosistem pesisir.
Upaya tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat, mata pencaharian, infrastruktur, serta keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.
Dengan pendekatan tersebut, aksi iklim Indonesia tidak hanya diarahkan pada pengurangan emisi, tetapi juga peningkatan ketahanan masyarakat dan ekosistem terhadap dampak perubahan iklim.
Jumhur juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan bagi negara berkembang untuk menjalankan transformasi iklim sesuai skala dan kecepatan yang dibutuhkan.
Menurut dia, Indonesia terus memobilisasi sumber daya domestik dan mengembangkan instrumen nilai ekonomi karbon. Namun, pembiayaan iklim internasional perlu terjangkau, mudah diakses, dapat diprediksi, dan sepadan dengan besarnya tantangan yang dihadapi.
Dukungan pembiayaan juga perlu mencakup seluruh siklus implementasi kebijakan iklim, mulai dari penyediaan data risiko, perencanaan, penyiapan program dan proyek, teknologi, peningkatan kapasitas, pelaksanaan, hingga transparansi, pemantauan, dan pembelajaran.
Indonesia juga menyerukan peningkatan dukungan terhadap loss and damage, khususnya bagi negara berkembang yang rentan terhadap cuaca ekstrem maupun dampak perubahan iklim yang berlangsung secara perlahan.
Menjelang Conference of the Parties ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Indonesia mendorong kemajuan dalam implementasi dan peningkatan sasaran kuantitatif kolektif baru untuk pembiayaan iklim atau New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
Bagi Indonesia, kerja sama multilateral harus mampu menghasilkan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua,” tutur Jumhur.
Pesan Indonesia dalam forum tersebut menekankan pentingnya mengubah komitmen iklim menjadi implementasi dan hasil nyata.
Aksi iklim juga ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang terintegrasi, dengan tujuan membangun ekonomi yang lebih tangguh, rendah karbon, berkeadilan, dan berkelanjutan.
