TVRINews – New York
Perdana Menteri Nepal mendesak aksi nyata global di PBB setelah banjir glasial merenggut ribuan nyawa dan memicu krisis kemanusiaan lintas batas.
Bencana banjir bandang yang melanda Nepal bulan lalu bukan sekadar musibah lokal. Perdana Menteri Balendra Shah menyebut tragedi kerusakan tersebut sebagai peringatan nyata bagi seluruh umat manusia terkait ancaman perubahan iklim global.
Dalam pidatonya pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Kamis 24 september 2026 malam waktu setempat, Shah mendesak para pemimpin dunia untuk segera menerjemahkan komitmen lingkungan menjadi kebijakan konkret.
"Banjir ini adalah peringatan bagi dunia. Apakah kalian benar-benar mendengarkan peringatan tersebut?" ujar Shah di hadapan para delegasi internasional.
Ia menilai para pemimpin politik kerap lambat mengambil tindakan dengan kecepatan dan skala yang memadai bagi kelompok rentan.
Bencana yang terjadi pada 26 Agustus lalu bermula dari keruntuhan glasial di wilayah utara Nepal dan perbatasan China-Tibet. Kejadian itu memicu terjangan lumpur, batu, serta air dalam volume besar yang merenggut sedikitnya 1.453 jiwa.
Berdasarkan data Otoritas Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana Nasional Nepal, sebanyak 5.500 orang masih dinyatakan hilang, sementara 13.795 warga berhasil dievaluasi dan diselamatkan.
Krisis Iklim dan Ketidakadilan Global
Laporan dari kelompok peneliti World Weather Attribution (WWA) yang dirilis pekan lalu mengungkapkan bahwa bencana tersebut merupakan krisis majemuk. Fenomena ini terbentuk akibat kombinasi pemanasan jangka panjang, mundurnya lapisan es, pencairan permafrost, serta ketidakstabilan geologis.
Shah menegaskan bahwa warga Nepal harus menanggung harga mahal atas krisis iklim yang tidak mereka perbuat. Kontribusi emisi gas rumah kaca Nepal tercatat kurang dari sepersepuluh dari satu persen dari total global. Selain itu, sekitar 99 persen kebutuhan listrik negara tersebut bersumber dari tenaga air yang ramah lingkungan.
"Gletser kami terus menyusut, lereng pegunungan semakin tidak stabil, aliran sungai sulit diprediksi, dan setiap bencana besar mengancam menghapus hasil pembangunan selama bertahun-tahun," ucap Shah.
Mekanisme Ketahanan Regional dan Dana Kerugian
Sebagai langkah mitigasi jangka panjang, pemerintah Nepal mengusulkan pembentukan Himalaya Climate Resilience Mechanism. Inisiatif ini dirancang untuk melibatkan Nepal bersama negara tetangga seperti India dan China dalam berbagi data satelit, memantau danau glasial, serta memperkuat sistem peringatan dini bersama.
Dalam upaya pemulihan, Nepal telah mengajukan permohonan dana bantuan kerugian dan kerusakan (loss and damage fund) kepada PBB sebesar USD 20 juta. Jumlah tersebut merupakan batas maksimal yang diizinkan, meski masih jauh dari total kerugian nasional yang diperkirakan mencapai USD 5 miliar berdasarkan hasil asesmen awal pemerintah.
Dana PBB yang dibentuk pada tahun 2022 pasca-bencana banjir di Pakistan tersebut hingga kini belum menyalurkan dana bantuan pertamanya. Para pengamat menilai penanganan kasus Nepal akan menjadi ujian penting bagi kredibilitas lembaga internasional tersebut.
Sebagai bentuk dukungan awal, Amerika Serikat pekan lalu telah berkomitmen memberikan tambahan dana bantuan pemulihan banjir sebesar USD 31 juta.
