TVRINews, New York
Indonesia menegaskan penguatan ketahanan nasional menjadi kunci dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem.
Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono dalam forum diskusi mengenai keamanan iklim yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat.
“Penguatan ketahanan nasional merupakan kunci untuk menghadapi risiko perubahan iklim dan degradasi ekosistem,” kata Sugiono, Rabu, 23 September 2026.
Indonesia memandang bahwa climate security atau keamanan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga kemampuan negara melindungi masyarakat, menjaga mata pencaharian dan aktivitas ekonomi, serta mempertahankan stabilitas di tengah berbagai guncangan.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia menghadapi risiko dampak perubahan iklim secara langsung. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya adaptasi tidak dapat dipandang sebagai agenda masa depan.
"Penguatan adaptasi perlu dilakukan dengan membangun ketahanan lintas sektor, termasuk pangan, air, dan energi,” jelas Sugiono.
Pendekatan tersebut tercermin dalam Second Nationally Determined Contribution Indonesia, yang menempatkan ketahanan pangan, air, dan energi, serta transisi energi sebagai bagian penting dari respons nasional terhadap perubahan iklim.
Indonesia juga menegaskan bahwa aksi nasional membutuhkan dukungan kolektif. Sugiono menekankan pentingnya risk assessment dan kesiapsiagaan, khususnya bagi negara berkembang.
Upaya tersebut perlu didukung melalui akses terhadap pendanaan konsesional, teknologi, peningkatan kapasitas, dan investasi, sehingga negara berkembang dapat merespons risiko iklim secara lebih efektif.
Indonesia juga menekankan bahwa kerja sama climate security perlu memperkuat kerangka multilateral yang telah ada dan mendukung prioritas nasional, serta memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menerjemahkan komitmen menjadi aksi.
