TVRINews – Tel Aviv
Oposisi Israel Peringatkan Eskalasi Militer di Tengah Kebuntuan Politik Pasca-Pemilu.
Pemimpin Partai Demokrat Israel, Yair Golan, mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi eskalasi konflik militer dengan Iran. Ia menilai bahwa stabilitas dan keamanan nasional tidak boleh dijadikan instrumen politik oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu demi mempertahankan kekuasaan di tengah krisis politik yang melanda negara tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Golan melalui platform media sosial X pada hari Minggu 1 November 2026, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan operasi militer lanjutan terhadap Iran. Menurutnya, siklus konfrontasi yang berulang justru mencerminkan kegagalan kepemimpinan petahana dalam merumuskan strategi pertahanan yang komprehensif.
"Kemungkinan putaran konflik baru dengan Iran semakin meningkat," tulis Golan, seraya menambahkan bahwa kepemimpinan saat ini telah kehilangan legitimasi moral dan kepercayaan publik untuk mengelola situasi krisis yang krusial.
Peringatan ini mengemuka di tengah laporan media Israel dan Amerika Serikat yang menyebutkan adanya potensi serangan lanjutan terhadap Iran menyusul dinamika politik di Washington.
Menghadapi situasi tersebut, Golan mendesak pembentukan pemerintahan alternatif sesegera mungkin demi menjamin keselamatan warga negara dan integritas institusi pertahanan.
Golan juga menegaskan bahwa sejumlah tokoh politik senior, termasuk Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman, Naftali Bennett, dan Yair Lapid, memiliki rekam jejak serta pengalaman mendalam di bidang pertahanan.
Para tokoh oposisi tersebut diklaim siap bersatu untuk mengembalikan stabilitas nasional serta mengakhiri dominasi kepemimpinan Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Katz, dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, yang dinilai membahayakan masa depan negara.
Ketegangan politik ini terjadi menyusul hasil pemilihan umum parlemen yang tidak menghasilkan mayoritas mutlak bagi blok politik manapun. Berdasarkan hasil awal perolehan suara di Knesset yang beranggotakan 120 kursi, blok pendukung Netanyahu hanya mengantongi 53 kursi, sementara partai-partai oposisi Yahudi meraih 48 kursi, dan faksi-faksi Palestina memperoleh 19 kursi.
Seluruh kekuatan politik tercatat gagal mencapai ambang batas minimal 61 kursi untuk membentuk pemerintahan secara mandiri. Situasi ini membuka sejumlah opsi pembentukan pemerintahan, mulai dari koalisi lintas blok yang didukung partai Arab, pemerintahan persatuan nasional, hingga opsi penyelenggaraan pemilihan umum ulang.
Di sisi lain, posisi politik Netanyahu semakin tertekan di tengah berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Politisi berusia 76 tahun tersebut saat ini tengah menjalani proses persidangan atas dakwaan penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan yang dapat berujung pada hukuman penjara jika terbukti bersalah.
Selain itu, Netanyahu juga menjadi subjek surat perintah penangkapan dari Mahkamah Internasional (ICC) sejak tahun 2024 atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik di Jalur Gaza yang dimulai pada Oktober 2023.
