TVRINews – Damaskus
Pemerintah interim mulai merestrukturisasi angkatan bersenjata di tengah tantangan integrasi faksi dan ancaman fragmentasi nasional.
Satu tahun pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad, pemerintah interim Suriah kini menghadapi tugas krusial sekaligus berat: membangun kembali militer nasional dari titik nol.
Langkah ini diambil guna menggantikan aparatur keamanan lama yang selama puluhan tahun dianggap sebagai instrumen represi rezim.
Menteri Pertahanan, Murhaf Abu Qasra, menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mengubah doktrin militer agar setia kepada negara, bukan individu.
"Kami telah memulai proses restrukturisasi untuk membentuk tentara yang layak bagi bangsa Suriah, yang mampu menghadapi tantangan zaman," ujarnya dalam upacara kelulusan taruna militer di Aleppo.
Namun, ambisi ini dibayangi oleh realitas di lapangan. Laporan menunjukkan bahwa sekitar 80% kapabilitas militer strategis Suriah telah hancur akibat serangan udara intensif di masa transisi.
Tantangan Integrasi dan Vetting
Masalah utama yang dihadapi Damaskus adalah proses penyaringan (vetting) terhadap puluhan ribu rekrut baru. Sebagian besar pelamar adalah pemuda yang mencari stabilitas ekonomi setelah bertahun-tahun konflik menghancurkan lapangan kerja.
Samy Akil, peneliti dari Tahrir Institute, menyoroti risiko dari cepatnya proses rekrutmen ini. "Ini adalah keseimbangan yang sangat rapuh. Bukan sekadar merekrut, tapi bagaimana menyatukan begitu banyak faksi tanpa proses penyaringan yang memadai," tuturnya.
Selain itu, integrasi kelompok bersenjata seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi tetap menjadi titik api ketegangan, meskipun kesepakatan integrasi telah ditandatangani untuk akhir tahun 2025.
Dilema Geopolitik: Rusia atau Amerika Serikat?
Secara teknis, militer Suriah saat ini masih sangat bergantung pada doktrin dan alutsista asal Rusia. Hal ini menciptakan dilema diplomatik bagi Presiden Ahmed al-Sharaa yang mulai mendekat ke Washington.
"Ketergantungan pada suku cadang dan peralatan Rusia memberi Moskow daya tawar, namun di sisi lain, pemerintahan Trump ingin menjauhkan Damaskus dari pengaruh Rusia maupun Iran," jelas Rob Geist Pinfold, pakar keamanan internasional dari King’s College London.
Di sisi lain, Amerika Serikat mulai memainkan peran dalam meningkatkan kemampuan intelijen dan surveilans Suriah, terutama dalam kapasitas Suriah sebagai anggota Koalisi Global untuk Mengalahkan ISIS.
Ancaman Fragmentasi
Para analis memperingatkan bahwa kegagalan dalam menyatukan berbagai faksi bersenjata dapat membawa Suriah kembali ke jalur perang saudara. Caroline Rose, Direktur di New Lines Institute, menekankan pentingnya unifikasi militer untuk mencegah disintegrasi.
"Tanpa penyatuan yang solid, negara ini berisiko menghadapi bentrokan antar-kelompok bersenjata yang dapat memicu ketidakstabilan permanen," ungkap Rose.
Keberhasilan pembangunan militer yang profesional dan inklusif dipandang sebagai kunci utama untuk menarik investasi asing dan menjamin stabilitas politik jangka panjang bagi masa depan Suriah.
