TVRINews – Pyongyang
Menlu Korea Selatan soroti potensi eskalasi militer dan desak penghentian kerja sama yang melanggar resolusi PBB.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan tengah memantau secara saksama dinamika kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia. menyusul laporan intelijen mengenai persiapan Moskow untuk menerima tambahan 30.000 personel militer dari Korea Utara guna memperkuat lini depan perang di Ukraina.
Respons tersebut mencuat setelah pernyataan resmi Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy pada hari Sabtu. Dalam keterangannya, Zelenskyy menyebutkan bahwa otoritas Rusia telah bersiap sejak bulan lalu untuk menempatkan puluhan ribu tentara tambahan asal Korea Utara di wilayah perbatasan Voronezh. Selain pengerahan pasukan, Pyongyang juga dilaporkan bersiap mengirimkan peluncur rudal balistik baru ke Rusia.
Menanggapi situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melalui kantor berita Yonhap menegaskan posisinya. Pemerintah Seoul menyatakan bahwa seluruh bentuk kerja sama militer yang melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) harus segera dihentikan.
"Pemerintah terus memantau secara ketat perkembangan yang berkaitan dengan kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Selasa 28 Juli 2026.
Meski demikian, sumber internal pemerintah Korea Selatan menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi di lapangan terkait pergerakan pasukan baru tersebut. Berdasarkan estimasi intelijen Seoul, Korea Utara sebelumnya telah mengirimkan sekitar 20.000 personel dan insinyur militer ke Rusia, dengan sekitar 14.000 di antaranya kini bertugas langsung di garis depan pertempuran.
*Kekhawatiran Tokyo dan Pelanggaran Resolusi PBB*
Gelombang kecaman turut datang dari pemerintah Jepang. Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshimasa Kihara, seperti dilaporkan oleh jaringan berita Fuji News Network, secara terbuka mengutuk eratnya aliansi pertahanan antara Moskow dan Pyongyang.
Kihara menyoroti pengerahan militer Korea Utara serta langkah Moskow yang secara aktif memanfaatkan pasokan senjata dari Pyongyang, termasuk penggunaan rudal balistik dalam konflik Ukraina.
"Kami mengecam keras kemajuan kerja sama militer antara Rusia dan Korea Utara," ujar Kihara dalam keterangan persnya.
Ia memperingatkan bahwa perluasan aliansi militer ini tidak hanya memperburuk situasi kemanusiaan dan keamanan di Ukraina, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata bagi stabilitas regional Asia Timur.
Tokyo menegaskan komitmennya untuk terus mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen serta berkoordinasi erat dengan komunitas internasional demi memastikan penegakan sanksi PBB.
"Jepang akan terus bekerja sama dengan masyarakat internasional untuk memastikan implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan PBB yang relevan, serta mendukung upaya mewujudkan perdamaian yang adil dan abadi di Ukraina," tambahnya.
Hubungan bilateral antara Rusia dan Korea Utara mengalami penguatan signifikan sejak kedua negara menandatangani perjanjian kemitraan strategis komprehensif pada Juni 2024, yang mencakup klausul bantuan pertahanan mutual jika salah satu pihak menghadapi agresi bersenjata.
