TVRINews – Yerusalem
Ketegangan politik memuncak menjelang pemilihan umum Israel, saat oposisi menuding Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memanfaatkan isu keamanan demi kepentingan elektoral.
Pemilihan umum Israel memasuki fase penentuan akhir pada Senin 26 Oktober 2026, di tengah pusaran kontroversi mengenai dugaan keretakan antara kepemimpinan politik dan militer terkait kebijakan keamanan regional. Polemik ini mencuat setelah laporan media lokal mengungkap potensi perselisihan antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan jajaran petinggi militer ihwal instruksi aksi militer terhadap Iran menjelang hari pemungutan suara.
Kantor Perdana Menteri dengan tegas membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai informasi yang tidak berdasar. Bantahan serupa juga disampaikan oleh Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, yang memastikan bahwa pemerintah tidak pernah merencanakan agresi militer terhadap Teheran sebelum pemilu. Kendati demikian, Katz menegaskan bahwa militer akan memberikan respons tegas apabila Israel mendapat serangan lebih dahulu dari pihak lawan.
Isu tersebut langsung memicu reaksi keras dari blok oposisi. Para penantang politik menuduh Netanyahu sengaja memanaskan situasi keamanan kawasan demi kelangsungan karier politiknya.
Mantan Kepala Staf Militer yang juga rival utama Netanyahu, Gadi Eisenkot, secara terbuka memperingatkan agar pemerintah tidak mengorbankan stabilitas nasional demi ambisi pribadi. Sementara itu, pemimpin partai Yisrael Beytenu, Avigdor Lieberman, melangkah lebih jauh dengan mendesak kejaksaan agung agar mengusut dugaan pelanggaran hukum terkait upaya eskalasi militer di pengujung masa kampanye.
Pesta demokrasi yang dijadwalkan pada Selasa 27 Oktober 2026 Besok, merupakan pemilu perdana sejak pecahnya konflik multidimensi pada 7 Oktober 2023. Jajak pendapat menunjukkan masyarakat Israel terbelah dalam menyikapi kepemimpinan Netanyahu, yang taruhannya adalah warisan politik jangka panjang sang petahana di tengah bayang-bayang krisis keamanan.
Di sisi lain, warga Palestina di Jalur Gaza menyikapi proses politik di Israel dengan penuh keputusasaan. Jamal Abu Deeb, seorang pengungsi asal Khan Younis, menyatakan bahwa pergantian kepemimpinan di Israel tidak akan mengubah realitas pahit yang mereka hadapi.
Senada dengan hal tersebut, Ibrahim Qeshta asal Rafah menilai bahwa seluruh spektrum politik Israel memiliki pandangan keamanan yang serupa, tanpa membawa perubahan berarti bagi keselamatan warga sipil.
Pemerintah Iran turut memantau dinamika politik di negara tetangganya tersebut dengan sikap waspada. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baghaei, menegaskan dalam brifing mingguan bahwa pergantian tampuk kekuasaan di Israel tidak akan mengubah pandangan Teheran terhadap rezim yang dinilai terus memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah.
