TVRINews – Madrid, Spanyol
Ketegangan Meningkat di Ceuta, Madrid Desak Intervensi Uni Eropa untuk Memproses Ribuan Migran Pasca-Krisis Perbatasan
Pemerintah Spanyol secara resmi meminta bantuan Badan Pengawas Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex) untuk memproses sekitar 5.000 migran yang masih bertahan di wilayah kantong Ceuta, Afrika Utara. Langkah ini diambil menyusul eskalasi ketegangan sosial yang kian memuncak di kawasan tersebut.
Menteri Dalam Negeri Spanyol, Fernando Grande-Marlaska, menyampaikan permohonan tersebut kepada Direktur Jenderal Migrasi dan Urusan Dalam Negeri Komisi Eropa, Beate Gminder. Dalam surat resminya, Grande-Marlaska juga meminta tambahan 10 petugas Frontex guna mempercepat proses identifikasi dan penyaringan di lapangan.
Otoritas Spanyol berpacu dengan waktu untuk memverifikasi status ribuan individu yang tersisa guna menentukan apakah mereka berhak atas perlindungan internasional atau harus menjalani prosedur pemulangan.
Berdasarkan data resmi yang deikeluarkan otoritas spanyol jumat 28 Agustus 2026, para migran ini merupakan bagian dari gelombang perlintasan massal dari Maroko pada 30 Juli lalu. Tragedi kemanusiaan tersebut mencatat korban jiwa sebanyak 82 orang di pihak Spanyol dan 14 orang di wilayah Maroko, meskipun lembaga HAM melaporkan angka yang lebih tinggi.
Situasi di Ceuta kini berada dalam titik krusial. Gelombang protes dari warga lokal yang menuntut agar para migran segera dipindahkan memicu bentrokan dan aksi kekerasan dalam beberapa hari terakhir.
Tenda-tenda pengungsian di Pantai Trampolin dilaporkan diserang dan dibakar oleh massa yang marah. Pekan lalu, aparat keamanan juga mengamankan 12 migran setelah insiden pelemparan batu terhadap kendaraan militer yang mengakibatkan jatuhnya korban luka, termasuk seorang prajurit TNI/militer setempat. Menurut laporan surat kabar El Pais yang mengutip sumber pengadilan, 11 dari migran tersebut langsung dideportasi dari Ceuta.
Sebelum permohonan pengerahan personel ini diajukan, pemerintah di Madrid telah lebih dulu melayangkan proposal darurat pada Selasa lalu guna mendapatkan suntikan dana bantuan dari Uni Eropa untuk meredakan krisis kemanusiaan dan keamanan di wilayah perbatasan selatan tersebut.
