TVRINews – Washington
Pasukan Paramiliter Kepung El-Obeid, PBB dan AS Serukan Penarikan Pasukan
Amerika Serikat mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi terjadinya "kekejaman massal" di Sudan. menyusul laporan pergerakan pasukan paramiliter yang mengepung kota El-Obeid senin 22 Juni 2026, sebuah situasi yang memicu kekhawatiran mendalam dari komunitas internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kota yang terletak di wilayah Kordofan ini telah berada di bawah pengepungan selama beberapa bulan oleh Rapid Support Forces (RSF). Kelompok paramiliter tersebut diketahui terlibat dalam konflik bersenjata melawan tentara reguler Sudan sejak April 2023.
Dalam pernyataan resminya, Departemen Luar Negeri AS menyatakan kekhawatiran mendalam atas konsentrasi kekuatan militer RSF di sekitar El-Obeid.
"Terdapat indikasi yang mengkhawatirkan bahwa kekejaman massal dapat segera terjadi," tulis pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Dewan Keamanan PBB pada Sabtu lalu juga telah menyampaikan kecemasan serupa. PBB secara tegas mendesak pasukan paramiliter yang mengepung wilayah tersebut untuk segera mundur guna menghindari eskalasi kekerasan yang lebih luas.
Kekhawatiran dunia internasional beralasan, mengingat memori kolektif akan serangan di kota El-Fasher pada Oktober 2025 yang oleh PBB dikategorikan sebagai peristiwa yang memiliki "tanda-tanda genosida."
Konflik berkepanjangan di Sudan hingga kini telah merenggut puluhan ribu nyawa dan memaksa lebih dari 11 juta orang meninggalkan rumah mereka. Krisis ini tercatat sebagai salah satu krisis pengungsian dan kelaparan terbesar di dunia menurut data PBB.
Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan posisinya agar seluruh pihak yang bertikai menahan diri dari tindakan yang membahayakan warga sipil.
"RSF dan pasukan sekutunya harus menghentikan setiap tindakan yang dapat membahayakan warga sipil, menghambat bantuan kemanusiaan, atau berkontribusi pada kekejaman dan penderitaan lebih lanjut," tegas pernyataan Departemen Luar Negeri AS tersebut.
Hingga saat ini, komunitas global terus memantau perkembangan situasi di El-Obeid dengan harapan agar tekanan diplomatik dapat mencegah terjadinya krisis kemanusiaan yang lebih buruk di wilayah tersebut.
