TVRINews – Teheran
Teheran merespons proposal AS dengan menuntut pemulihan hak kedaulatan ekonomi dan stabilitas kawasan.
Pemerintah Iran secara resmi menyampaikan tanggapan atas proposal terbaru dari Amerika Serikat dengan menekankan pada penghentian eskalasi militer di kawasan dan pemulihan akses terhadap aset keuangan mereka yang dibekukan di luar negeri.
Dalam konferensi pers mingguan di Teheran pada Senin 11 Mei 2026, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa posisi negaranya bukan untuk mencari keuntungan sepihak, melainkan menuntut pemulihan hak-hak yang selama ini terhambat oleh kebijakan sanksi.
"Kami tidak meminta konsesi apa pun. Satu-satunya hal yang kami tuntut adalah hak-hak sah Iran," ujar Baqaei di hadapan media.
Fokus pada Stabilitas Kawasan
Inti dari respons Teheran mencakup tuntutan penghentian segera seluruh konflik bersenjata yang saat ini tengah membara di Timur Tengah, untuk mencegah krisis kemanusiaan yang lebih luas dan menjaga integritas teritorial negara-negara di wilayah tersebut.
Selain isu keamanan, Baqaei juga menyoroti blokade maritim oleh armada Amerika Serikat yang dinilai menghambat jalur perdagangan bebas.
Iran mendesak agar kehadiran militer yang membatasi aktivitas ekonomi tersebut segera diakhiri demi normalisasi arus logistik internasional.
Restitusi Ekonomi
Poin krusial lainnya dalam nota tanggapan tersebut adalah pembebasan kekayaan negara yang tertahan di lembaga keuangan internasional.
Sanksi ekonomi yang dipimpin AS selama bertahun-tahun telah menyebabkan miliaran dolar dana Iran tidak dapat diakses, sebuah kondisi yang oleh Teheran disebut sebagai tindakan yang tidak adil.
"Tuntutan Iran mencakup penghentian perang di kawasan, pengakhiran blokade angkatan laut AS, dan pelepasan aset milik rakyat Iran yang selama bertahun-tahun terjebak secara tidak adil di bank-bank asing," tegas Baqaei.
Langkah diplomatik ini menandai babak baru dalam negosiasi panjang antara Teheran dan Washington.
Meskipun ketegangan tetap tinggi, fokus Iran pada aspek legalitas internasional dan hak ekonomi memberikan sinyal bahwa stabilitas kawasan tetap menjadi prioritas dalam agenda diplomatik mereka.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat belum memberikan komentar resmi terkait rincian respons yang diberikan oleh pihak Iran.
