TVRINews - Brasilia
Amandemen Konstitusi Hapus Sistem 6 Hari Kerja dan Pangkas Batas Maksimal Jadi 40 Jam demi Kesejahteraan Pekerja
Kongres Brasil resmi mengesahkan amandemen konstitusi yang memangkas batas maksimal waktu kerja mingguan menjadi 40 jam sekaligus menghapus skema enam hari kerja (6x1) pada Rabu, 14 Oktober 2026. Keputusan historis ini diproyeksikan memberikan dampak langsung bagi sedikitnya 30 juta buruh di seluruh negeri, sekaligus mengubah dinamika politik nasional menjelang putaran kedua pemilihan presiden.
Kebijakan yang membatasi jam kerja dari sebelumnya 44 jam per minggu ini memberikan tambahan satu hari libur bagi para pekerja, khususnya di sektor ritel, perhotelan, dan restoran.
Regulasi baru tersebut disahkan melalui pemungutan suara di Senat setelah meraih 75 suara mendukung dan hanya satu suara menolak, yakni dari mantan Wakil Presiden Hamilton Mourão.
Pengesahan ini menjadi momentum politik signifikan bagi Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang gencar mengawal reformasi ketenagakerjaan tersebut. Dalam pernyataan resminya di media sosial, Presiden Lula menekankan bahwa penghapusan skema kerja 6x1 merupakan langkah fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Mengakhiri jadwal 6x1 bukan sekadar mengubah jam kerja. Ini memberikan ruang lebih untuk hidup, beristirahat, berkumpul bersama keluarga, mendampingi tumbuh kembang anak, serta merawat diri," ujar Presiden Lula dikutip The Guardian, Kamis 15 Oktober 2026.
Gagasan reformasi ini berawal dari gerakan akar rumput di media sosial bertajuk "Life Beyond Work" yang diinisiasi oleh seorang asisten apotek, sebelum akhirnya diangkat menjadi agenda prioritas pemerintah.
Meski sempat memicu perdebatan sengit terkait potensi beban biaya operasional industri, jajak pendapat menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen populasi Brasil mendukung penuh langkah tersebut.
Peneliti dari Laboratory of Parties, Elections and Comparative Politics, Victor Escobar, menilai penetapan regulasi ini memberikan efek psikologis positif bagi para pemilih dari kalangan buruh berpenghasilan rendah.
"Kebijakan ini menyentuh persepsi ekonomi masyarakat secara langsung saat mereka menentukan pilihan. Pembatasan jam kerja memberikan rasa lega yang nyata bagi para pekerja," kata Escobar.
Dari sudut pandang akademis, dampak skema kerja padat terhadap kesehatan dan kehidupan sosial pekerja menjadi sorotan utama. Akademisi sekaligus peneliti dari Universitas Campinas, Marilane Oliveira Teixeira, menjelaskan bahwa pola kerja enam hari seminggu berisiko tinggi memicu kelelahan fisik dan mental.
"Masyarakat yang bekerja dengan jadwal 6x1 secara praktis kehilangan ruang kehidupan sosial minimum. Beban ini berdampak pada risiko kesehatan dan kelelahan, terutama bagi pekerja perempuan yang masih memikul tanggung jawab domestik," tutur Teixeira.
Suara dari lapangan juga mengonfirmasi urgensi perubahan aturan ini. Lilian Cristo dos Santos (50), seorang pramuniaga toko peralatan rumah tangga di Salvador, Bahia, mengungkapkan keterbatasan waktu yang dialaminya selama menerapkan sistem kerja lama.
"Tidak ada waktu untuk berobat, bersenang-senang, atau merawat diri. Pada satu-satunya hari libur, waktu habis untuk membersihkan rumah dan mengurus keluarga," ungkap Lilian kepada The Guardian.
Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, implementasi aturan ini akan berjalan secara bertahap. Setelah diundangkan oleh Ketua Senat, periode transisi 60 hari akan berlaku sebelum sistem 6 hari kerja resmi dihapus. Selanjutnya, batas jam kerja mingguan dikurangi secara bertahap dari 44 jam menjadi 42 jam, hingga akhirnya mencapai target maksimal 40 jam dalam kurun waktu 14 bulan ke depan.
