TVRINews - Johannesburg
Ratusan demonstran menuntut deportasi massal di Johannesburg, memicu kekerasan yang merenggut nyawa warga asing.
Gelombang unjuk rasa menentang imigran tidak berdokumen mengguncang ibu kota Afrika Selatan, Rabu 1 Juli 2026, setelah ratusan massa turun ke jalan di Johannesburg untuk mendesak pemerintah melakukan deportasi massal.
Aksi yang diwarnai ketegangan ini memicu bentrokan fisik, menyebabkan setidaknya empat migran kehilangan nyawa di tengah meningkatnya sentimen xenofobia di negara tersebut.
Di tengah angka pengangguran yang melampaui 30 persen, krisis keamanan, dan penurunan kualitas layanan publik, para demonstran menuding warga asing sebagai pihak yang merebut lapangan kerja serta membebani fasilitas negara.
Namun, para analis menilai fenomena ini sebagai bentuk kambing hitam atas kegagalan kebijakan pemerintah dalam menangani masalah domestik.
Situasi sempat memanas ketika massa mulai mengacungkan tongkat dan melemparkan batu saat berusaha mengusir warga asing dari lokasi unjuk rasa. Kepolisian terpaksa dikerahkan dalam jumlah besar ke Johannesburg dan Durban untuk meredam kerusuhan.
Kepala kelompok March and March, Jacinta Ngobese-Zuma, menegaskan tuntutan kelompoknya di hadapan massa di Durban. "Kami menuntut deportasi massal. Selama enam bulan ke depan, kami mendesak pemerintah untuk menyingkirkan mereka yang belum meninggalkan negeri ini," ujar Ngobese-Zuma. Ia juga bersumpah akan terus melakukan demonstrasi mingguan hingga pemilihan lokal pada November mendatang.
Dampak dari eskalasi kekerasan ini telah memaksa ribuan migran untuk meninggalkan Afrika Selatan. Banyak dari mereka dilaporkan mengalami pengusiran oleh pemilik rumah atau pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja yang takut akan sanksi otoritas ketenagakerjaan maupun serangan kelompok vigilante.
Ahamadi Assani, salah satu dari 15.000 warga Malawi yang memilih kembali ke tanah airnya karena merasa terancam, mengungkapkan trauma mendalam atas perlakuan yang ia terima.
"Bahkan jika situasi kembali normal, saya tidak akan kembali ke sana. Kami terbiasa harus melarikan diri dari kejaran polisi, bahkan beberapa rekan kami tewas tertabrak kendaraan saat berusaha lari. Saya lebih memilih hidup dalam kemiskinan di sini daripada harus kembali ke Afrika Selatan," ujar Assani kepada kantor berita Agence France-Presse (AFP).
Pihak kepolisian mencatat, korban tewas dalam beberapa pekan terakhir terdiri dari dua warga Mozambik, satu warga Ethiopia, dan satu warga Malawi. Selain itu, seorang warga asing ditemukan tewas di Durban pada Selasa setelah diduga melompat dari lantai delapan gedung karena ketakutan saat dikejar oleh massa.
Menanggapi gejolak ini, Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, sebelumnya telah mengumumkan rencana pemerintah untuk memperketat kendali perbatasan dan meningkatkan inspeksi imigrasi. Langkah ini diambil pemerintah guna meredam keresahan publik sebelum aksi demonstrasi pada 30 Juni tersebut pecah.
Sejarah mencatat bahwa sentimen anti-asing di Afrika Selatan kerap berujung pada tragedi kemanusiaan. Pada tahun 2008, kerusuhan serupa sempat pecah dan mengakibatkan 62 orang kehilangan nyawa, meninggalkan catatan kelam bagi stabilitas sosial negara tersebut.
Hingga saat ini, ribuan migran dilaporkan masih menunggu proses repatriasi atau bantuan untuk kembali ke negara asal masing-masing, sementara aparat keamanan terus berjaga di berbagai titik rawan untuk mencegah kerusuhan susulan.
