TVRINews - Seoul
Seoul merombak strategi pertahanan nasional dengan menjadikan drone sebagai senjata utama di seluruh matra militer, menyusul eskalasi ancaman drone di semenanjung Korea.
Kementerian Pertahanan Korea Selatan resmi meluncurkan inisiatif strategis berskala besar untuk mengubah seluruh personel militer mereka menjadi operator pesawat nirawak atau drone. Hal ini diambil sebagai respons terhadap pergeseran taktik peperangan modern yang kini semakin bergantung pada teknologi otonom.
Menteri Pertahanan Korea Selatan, Ahn Gyu-back, menegaskan bahwa perubahan doktrin ini sangat mendesak. Menurutnya, setiap prajurit harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni dalam mengoperasikan drone, setara dengan kemahiran mereka dalam menggunakan senjata api standar.
"Seluruh tentara harus mampu menggunakan drone layaknya senjata api pribadi kedua," ujar Ahn Gyu-back dalam pernyataan resminya di Seoul, Jumat 26 Juni 2026.
Perubahan Paradigma Pertahanan
Kebijakan ambisius ini menargetkan pelatihan terhadap 500.000 personel dari angkatan darat, laut, udara, hingga marinir. Strategi ini merupakan respons langsung terhadap perkembangan konflik global, termasuk perang di Ukraina dan Timur Tengah, yang membuktikan bahwa drone telah menjadi faktor penentu (game changer) di medan tempur.
"Penggunaan drone berbiaya rendah dalam jumlah masif secara fundamental mengubah hakikat peperangan saat ini," tambah Ahn. Ia juga menyoroti peningkatan ancaman dari Korea Utara yang terus memperkuat kapasitas persenjataan mereka, yang kini berisiko menyasar fasilitas vital militer dan sipil di Korea Selatan.
Untuk mendukung program tersebut, Seoul berencana mengadakan sekitar 11.000 drone komersial untuk kebutuhan pelatihan pada akhir tahun ini. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga 60.000 unit pada 2029, disertai dengan penyediaan lebih dari 20.000 drone tempur sekali pakai yang hemat biaya menjelang 2030.
Respons terhadap Ancaman Regional
Langkah cepat ini juga mencakup pengembangan sistem amunisi berkeliaran (loitering munition) jarak jauh dalam negeri yang diberi nama K-Lucas.
Sistem ini mengadopsi konsep Low-cost Uncrewed Combat Attack System (Lucas) dari Amerika Serikat, yang sebelumnya dikembangkan berdasarkan teknologi drone Shahed-136 asal Iran. Selain itu, Seoul akan memperluas sistem kontra-drone berbasis laser dan gelombang mikro berkekuatan tinggi.
Kekhawatiran akan kemampuan Korea Utara menjadi latar belakang utama kebijakan ini. Pada 2022, Seoul mengalami insiden keamanan serius ketika lima drone kecil milik Pyongyang berhasil menembus ruang udara Korea Selatan, bahkan sempat memasuki zona larangan terbang di atas kantor kepresidenan. Kegagalan militer untuk melumpuhkan drone tersebut memicu desakan evaluasi total terhadap sistem pertahanan udara negara tersebut.
Aliansi Korea Utara dan Rusia
Para pengamat militer mencatat bahwa kapabilitas drone Korea Utara telah berkembang pesat, terutama setelah memperdalam aliansi militer dengan Rusia. Kemitraan ini memberikan Pyongyang akses terhadap data taktis dan pengalaman peperangan nyata di Ukraina, tempat ribuan tentara Korea Utara dilaporkan terjun langsung.
Di saat yang sama, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terus memamerkan kekuatan militer negaranya. Pada Jumat, Pyongyang melaporkan bahwa Kim telah mengawasi uji coba rudal balistik taktis dan sistem artileri roket yang diperbarui.
Kim menegaskan komitmennya untuk memperluas arsenal nuklir secara eksponensial sebagai langkah strategis dalam menghadapi ketidakstabilan global.
Dengan integrasi teknologi drone yang masif, Seoul kini berupaya menutup celah pertahanan dan memastikan stabilitas di semenanjung Korea tetap terjaga di tengah rivalitas yang kian memanas.
