TVRINews – Doha, Qatar
Doha Tegaskan Upaya Mediasi Regional Berjalan di Tengah Kisruh Pemilu Israel.
Pemerintah Qatar secara tegas menepis laporan yang menyebutkan keterlibatan finansial negaranya dalam memengaruhi dinamika pemilihan parlemen di Israel.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari, menyatakan bahwa berbagai tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan merupakan bagian dari upaya politisi lokal untuk menarik Doha ke dalam pusaran konflik politik domestik.
Pernyataan resmi ini muncul menyusul langkah Ketua Komite Pemilihan Umum Israel, Hakim Mahkamah Agung Noam Sohlberg, yang meminta badan intelijen domestik Shin Bet untuk meneliti dugaan aliran dana asing pasca pemungutan suara yang digelar hari Selasa 27 Oktober 2026 lalu.
Sebelumnya, media setempat memberitakan spekulasi mengenai aliran dana yang diklaim ditujukan untuk mendongkrak partisipasi pemilih Arab, faktor yang turut memengaruhi perolehan kursi dalam parlemen atau Knesset.
Dalam tanggapannya melalui media sosial, Al-Ansari menilai narasi tersebut sebagai kampanye disinformasi untuk mengalihkan perhatian publik dari jalan buntu politik yang sedang dihadapi para elite Israel.
"Qatar tidak seharusnya dijadikan kambing hitam atas kegagalan politik pihak-pihak tertentu di Israel," ujar Al-Ansari, seperti dikutip dari pernyataan resminya.
Ia menambahkan bahwa alih-alih melempar isu eksternal, para politisi semestinya lebih fokus membenahi urusan domestik serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat di kawasan.
Ketegangan politik di Israel sendiri memanas setelah hasil penghitungan sementara menunjukkan blok sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memperoleh 53 kursi dari total 120 kursi di Knesset.
Jumlah tersebut tertinggal dari kubu oposisi utama pimpinan Gadi Eisenkot yang mengamankan 48 kursi, sementara faksi-faksi Arab mencatatkan rekor perolehan 19 kursi yang berpotensi menjadi penentu konstelasi pemerintahan baru.
Di sisi lain, faksi Likud pimpinan Netanyahu sempat melontarkan klaim dugaan kecurangan pemilu, meski otoritas pengawas pemilu dan kepolisian menyatakan belum menemukan bukti valid terkait pelanggaran sistematis tersebut.
Polemik ini juga membayangi penyelidikan sebelumnya yang dikenal sebagai kasus "Qatargate", di mana sejumlah pihak di lingkaran dekat perdana menteri sempat diperiksa aparat penegak hukum terkait dugaan intervensi kepentingan asing, sebuah tuduhan yang konsisten dibantah oleh pihak Doha.
Kendati menghadapi dinamika politik yang pelik di tingkat regional, Kementerian Luar Negeri Qatar memastikan bahwa agenda diplomasi luar negeri negaranya tidak akan surut.
Doha berkomitmen untuk meneruskan perannya sebagai mediator strategis, termasuk dalam dialog antara Washington dan Teheran guna meredakan ketegangan militer, serta mengawal proses perdamaian di Jalur Gaza.
Menutup keterangannya, Al-Ansari menekankan bahwa pemerintah Qatar akan terus berkoordinasi dengan mitra-mitra internasional demi mewujudkan stabilitas kawasan, serta mendesak pemerintahan baru Israel kelak agar senantiasa menghormati hukum internasional dan hak-hak kemerdekaan rakyat Palestina.
