TVRINews – Tel Aviv
Krisis politik memuncak di Israel setelah koalisi petahana kehilangan mayoritas parlemen, memicu tudingan tak berdasar terhadap partisipasi masyarakat Arab demi mempertahankan kekuasaan.
Perdana Menteri Israel menghadapi gelombang kritik tajam dari berbagai kalangan politik menyusul langkah pemerintahannya yang melontarkan tuduhan adanya intervensi asing dalam pemilihan umum. Koalisi petahana pimpinan petahana kehilangan mayoritas di parlemen atau Knesset, sebuah hasil yang memicu ketegangan konstitusional baru di tengah lanskap politik nasional yang kian terpolarisasi.
Dalam pernyataannya Kamis 29 Oktober 2026, kubu petahana mengklaim bahwa partai-partai politik masyarakat Arab Israel memanfaatkan dukungan keuangan dari luar negeri untuk memengaruhi hasil pemungutan suara. Partai Likud bahkan mendesak badan keamanan internal, Shin Bet, untuk menyelidiki dugaan kecurangan serta politik uang di komunitas Palestina di Israel.
Kendati demikian, klaim tersebut langsung dimentahkan oleh berbagai pejabat resmi. Jajaran kepolisian menegaskan bahwa proses pemilihan umum berlangsung secara tertib tanpa indikasi pelanggaran masif yang mendasar. Komisi Pemilihan Umum juga menyatakan tidak menemukan bukti empiris yang mendukung tuduhan tersebut.
Gadi Eisenkot, pemimpin blok oposisi utama, secara terbuka mengecam langkah pemerintah. Ia menilai bahwa narasi yang dibangun oleh Likud bertujuan untuk mendelegitimasi hasil pemilihan umum yang sah secara demokratis.
“Sudah jelas bahwa Likud dan pimpinannya telah memulai kampanye terorganisir untuk merusak kredibilitas hasil pemilu,” ujar Eisenkot melalui sebuah pesan video resmi.
Tekanan politik terhadap petahana turut datang dari Presiden Israel, Isaac Herzog. Ia mengeluarkan teguran keras agar para pemimpin politik berhenti menyudutkan satu komunitas utuh yang telah menggunakan hak konstitusionalnya dalam berdemokrasi.
“Seluruh pemimpin harus menghindari tindakan yang mencoreng seluruh komunitas yang berkeinginan untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi,” tegas Herzog.
Sementara itu, Majed al-Ansari, penasihat Perdana Menteri Qatar yang namanya disebut dalam sejumlah laporan pers terkait dugaan pendanaan asing, memberikan bantahan tegas. Pemerintah Qatar menyatakan penolakan mutlak atas segala bentuk tuduhan keterlibatan dalam proses elektoral di Israel.
Di sisi lain, perolehan suara pada pemilu kali ini mencatatkan rekor partisipasi tertinggi dari komunitas Arab Israel yang mencakup sekitar seperlima dari populasi total negara tersebut. Peningkatan kehadiran pemilih ini didorong oleh kekhawatiran mendalam terhadap kebijakan diskriminatif serta ketegangan sosial yang melibatkan figur sayap kanan dalam pemerintahan.
Ahmad Tibi, salah satu pemimpin senior dari aliansi Joint List, menilai bahwa serangan verbal dari petahana merupakan upaya sistematis untuk menggagalkan potensi koalisi taktis antara blok oposisi dan partai-partai Arab di parlemen. Tujuan utama dari strategi tersebut adalah mencegah terbentuknya poros politik baru yang dapat menggantikan posisi ketua Knesset serta meloloskan agenda legislatif independen.
“Kampanye ini diarahkan untuk menekan dan mengintimidasi agar tidak terbentuk pemerintahan yang mendapat dukungan dari luar partai-partai Arab,” jelas Tibi kepada kantor berita Reuters.
Situasi ini mempertegas kerentanan stabilitas politik domestik Israel, di mana perdebatan mengenai integritas pemilu kini menjadi ujian krusial bagi masa depan institusi demokrasi dan keseimbangan kekuasaan di parlemen.
