TVRINews, Tokyo
Jumlah warga negara Indonesia (WNI) di Jepang terus meningkat. Hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 307.456 WNI tinggal di Negeri Sakura, menjadikan Indonesia sebagai kelompok warga asing terbesar keenam di negara tersebut.
Melihat perkembangan itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo bersama Japan-Indonesia Association, Inc. (JAPINDA) menggelar forum ketiga untuk membahas perkembangan sumber daya manusia Indonesia di Jepang. Kegiatan berlangsung di KBRI Tokyo, Rabu, 28 Oktober 2026, dengan dihadiri sekitar 80 peserta dari perusahaan, lembaga penerima pekerja asing, lembaga pendukung, dan pemerintah daerah Jepang.
Forum bertajuk 3rd Forum on the Current Situation Surrounding Indonesian Human Resources in Japan tersebut menjadi wadah pembahasan peluang dan tantangan ketenagakerjaan, terutama menjelang peralihan sistem pemagangan Jepang dari Technical Intern Training Program (TITP) ke Employment for Skill Development Program (ESDP) pada April 2027.
Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini P. Sjahrir mengatakan, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja Jepang menjadi peluang bagi Indonesia. Namun, peluang tersebut harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, sistem penempatan yang baik, serta pelindungan pekerja.
“Kebutuhan Jepang dan kesiapan Indonesia kini bertemu. Namun, momentum ini baru akan bermakna bila kita kelola dengan baik. ESDP dirancang untuk membina pekerja selama tiga tahun hingga siap beralih ke pekerja berketerampilan spesifik (Specified Skilled Worker/SSW), sehingga jalur karir mereka di Jepang menjadi lebih jelas dan berkesinambungan,” ujar Kartini kutip pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Ia menegaskan, pelindungan pekerja harus menjadi fondasi dalam setiap kerja sama ketenagakerjaan. Proses rekrutmen yang adil dan lingkungan kerja yang aman dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan penempatan pekerja Indonesia.
“Pelindungan pekerja adalah fondasi, bukan pelengkap. Pekerja yang direkrut secara adil dan merasa aman akan bertahan lebih lama, bekerja lebih baik, dan pada akhirnya menjadi aset terbaik bagi tempat mereka bekerja,” tuturnya.
Kartini juga mendorong agar kerja sama Indonesia dan Jepang tidak hanya berfokus pada pekerja sektor pemagangan, tetapi diperluas hingga tenaga profesional berketerampilan tinggi, termasuk lulusan perguruan tinggi Indonesia.
Dalam forum tersebut, Senior Vice President Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation Organization (JITCO) Shigeo Matsutomi memaparkan kesiapan Jepang dalam menerima pekerja asing serta perkembangan migrasi tenaga kerja global.
Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri KP2MI Dwi Setiawan Susanto menyampaikan kebijakan penempatan dan pelindungan PMI, termasuk penguatan kerja sama dengan Jepang dan pembaruan Memorandum of Cooperation (MoC) SSW yang masih dalam tahap negosiasi.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan RI Muhammad Arfian menjelaskan strategi talent circulation melalui peningkatan kualitas tenaga kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemampuan bahasa Jepang.
Pembahasan juga mencakup peluang karier bagi lulusan perguruan tinggi dan pelajar asing, pengalaman pekerja Indonesia yang menjalani pendidikan jarak jauh sambil bekerja, hingga peluang penempatan sopir bus asal Indonesia melalui skema SSW.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam forum tersebut antara lain Executive Director JAPINDA Norio Yamazaki, Board of Director JP-MIRAI Kenichi Shishido, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia di Jepang (APIJ) Tan Ui Sian, Akinori Ariga dari International Human Resources Promotion Association (IPESA), Asep Bara, serta Kenichi Hikawa dari KS Global.
Berdasarkan data KBRI Tokyo, dari total 307.456 WNI di Jepang, sebanyak 108.367 orang bekerja melalui jalur SSW dan 139.846 orang melalui TITP. Kedua skema tersebut mencakup sekitar 81 persen dari keseluruhan WNI di Jepang.
Selain itu, sepanjang Januari hingga Juli 2026, jumlah pekerja baru asal Indonesia yang masuk ke Jepang melalui jalur TITP dan SSW mencapai 57.200 orang. Angka tersebut meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan menjadi yang tertinggi di antara negara pengirim.
Melalui forum ini, KBRI Tokyo berharap terbangun pemahaman bersama mengenai perubahan kebijakan ketenagakerjaan Jepang, sekaligus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam membuka peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi tenaga kerja Indonesia.
