TVRINews – Paris, Prancis
Ribuan demonstran memadati jalan-jalan di Prancis menuntut reformasi sekolah, diwarnai bentrokan sengit dengan aparat keamanan dan penggunaan gas air mata.
Gelombang protes massal sektor pendidikan di Prancis mencapai eskalasi tertingginya pada Selasa 6 Oktober 2026, ketika lebih dari 250.000 pelajar, guru, dan orang tua turun ke jalan di berbagai kota besar.
Aksi yang menuntut perbaikan fasilitas sekolah dan penanganan krisis tenaga pengajar ini diwarnai ketegangan setelah aparat kepolisian mengerahkan gas air mata serta melakukan pengisian barisan menggunakan pentungan untuk membubarkan massa.
Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri Prancis, sekitar 200.000 orang berpartisipasi dalam aksi damai di kota-kota seperti Marseille, Nantes, dan Lyon. Sementara itu, demonstrasi di Paris diikuti oleh 56.000 peserta, meski pihak penyelenggara mengklaim total keseluruhan nasional mencapai 450.000 orang. Protes yang telah berlangsung selama dua pekan ini memicu keprihatinan mendalam di tingkat pemerintahan tertinggi.
(Pengunjuk rasa berhadap-hadapan dengan polisi antihuru-hara di Place de la Nation, Paris selasa 6 Oktober 2026. [Foto: Abdul Saboor/Reuters])
Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, mengungkapkan bahwa sedikitnya 215 remaja dan 85 staf sekolah telah mengalami luka-luka sejak demonstrasi pertama kali meletus.
Ia menyebut angka tersebut sebagai korban terdampak terberat yang dialami sistem pendidikan dalam beberapa dekade terakhir. Menyikapi situasi darurat ini, Presiden Emmanuel Macron segera memanggil para menteri kunci untuk menggelar rapat koordinasi darurat di Istana Élysée.
Meski sebagian besar aksi berjalan damai, sejumlah titik demonstrasi di ibu kota berujung pada kericuhan sporadis dan vandalisme. Aparat kepolisian melaporkan penangkapan terhadap 488 orang, sementara 43 anggota kepolisian turut mengalami luka-luka dalam bentrokan tersebut.
(Para pengunjuk rasa berbaris di Paris selasa 6 Oktober 2026. [Foto: Sener Yilmaz Aslan/The Guardian])
Di sisi lain, eskalasi penegakan hukum ini menuai kritik tajam dari berbagai organisasi hak asasi manusia. Amnesty International mendesak otoritas Prancis untuk segera menghentikan represi kepolisian yang dinilai tidak proporsional terhadap para pengunjuk rasa di bawah umur.
Berdasarkan Laporan tertulis The Guardian Kelompok serikat pekerja dan aktivis menyoroti penggunaan taktik pengendalian massa yang membahayakan keselamatan publik.
Sejumlah insiden parah, termasuk korban luka berat pada anak di bawah umur akibat hantaman proyektil dan granat kejut, memicu kemarahan publik. Menanggapi tekanan tersebut, Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez mengonfirmasi bahwa pihak kepolisian telah membuka sepuluh investigasi internal guna menyelidiki dugaan tindakan brutal aparat selama aksi berlangsung.
Di tengah situasi yang memanas, Perdana Menteri Lecornu menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk segera merespons tuntutan inti para pelajar, termasuk memastikan penggantian guru yang berhalangan hadir, mengevaluasi jam operasional sekolah, serta merenovasi fasilitas gedung yang telah usang.
Kendati demikian, pemerintah tetap mengecam aksi kekerasan ekstrem yang dinilai telah mencederai proses penyampaian aspirasi di lingkungan pendidikan.
