TVRINews – Tel Aviv
Pemilu parlemen Israel resmi dimulai di tengah bayang-bayang ketegangan kawasan dan potensi kebuntuan politik baru, dengan jajak pendapat memperingatkan ketatnya persaingan antara petahana Benjamin Netanyahu dan penantang Gadi Eisenkot.
Warga Israel mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa 27 Oktober 2026 untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum parlemen yang dinilai krusial.
Pesta demokrasi ini tidak hanya berpotensi mengakhiri masa jabatan panjang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, tetapi juga mengancam menjerumuskan negara tersebut ke dalam jurang instabilitas politik baru, mengingat proyeksi menunjukkan tidak ada satupun blok utama yang mampu mengamankan mayoritas mutlak pemerintahan.
Pemungutan suara ini mencatat sejarah sebagai pemilihan umum pertama di Israel sejak eskalasi konflik 7 Oktober 2023, serta rangkaian konfrontasi militer di Jalur Gaza, Lebanon, dan Iran.
Agenda ini sekaligus menjadi pemilu pertama yang diselenggarakan sesuai jadwal reguler sejak 1988, memecah tradisi dekade-dekade sebelumnya di mana pemerintahan kerap runtuh sebelum menyelesaikan masa jabatan empat tahun mereka.
Berdasarkan data resmi, sekitar 7,3 juta warga memiliki hak pilih, termasuk kurang lebih 1,2 juta warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel. Proses pemungutan suara dilangsungkan di 12.018 TPS dengan dukungan 18.000 kotak suara yang disebar ke seluruh wilayah.
(Kotak suara disiapkan di sekolah A.D. Gordon di distrik Herzliya, Tel Aviv, Israel, Senin 26 Oktober 2026. [Foto: Anadolu Agency])
Sebagian besar TPS dibuka sejak pukul 07.00 pagi waktu setempat dan ditutup pada pukul 22.00 malam, di mana hari pencoblosan ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Sebanyak 37 partai dan aliansi politik tercatat bersaing memperebutkan kursi di parlemen beranggotakan 120 kursi, atau yang dikenal sebagai Knesset. Sebuah koalisi pemerintahan minimal harus mengamankan 61 kursi untuk dapat berdiri.
Mengusung sistem perwakilan proporsional, para pemilih memberikan suara kepada partai politik, bukan kandidat perseorangan, dengan ambang batas parlemen minimal 3,25 persen dari total suara sah agar dapat melangkah ke gedung legislatif.
Sejarah mencatat belum pernah ada satu pun partai politik di Israel yang berhasil merebut mayoritas mutlak di Knesset secara mandiri. Kondisi ini menjadikan proses negosiasi koalisi sebagai penentu utama dalam memutuskan sosok yang berhak menduduki kursi perdana menteri.
Peta Kekuatan dan Persaingan Ketat
Jajak pendapat akhir yang dirilis oleh tiga stasiun televisi utama Israel menunjukkan keunggulan tipis partai sentris Yashar yang dipimpin oleh mantan kepala militer Gadi Eisenkot atas Partai Likud pimpinan Netanyahu. Berbagai survei memproyeksikan Yashar meraih 22 hingga 23 kursi, sementara Likud membuntuti dengan raihan 19 hingga 21 kursi.
Aliansi B'Yachad (Bersama) yang dikomandoi oleh mantan perdana menteri Naftali Bennett dan Yair Lapid diprediksi menempati posisi ketiga dengan perolehan 14 hingga 15 kursi.
Blok sayap kanan dan keagamaan yang dipimpin Netanyahu diperkirakan mengamankan 50 kursi, sedangkan kubu oposisi secara keseluruhan diproyeksikan meraup antara 52 hingga 56 kursi. Di sisi lain, partai-partai yang mewakili warga Palestina diperkirakan mampu merebut 14 hingga 16 kursi gabungan.
Angka-angka tersebut mengindikasikan parlemen yang sangat terfragmentasi. Baik Netanyahu maupun Eisenkot dipastikan tidak memiliki jalur instan menuju angka 61 kursi yang menjadi syarat mutlak pembentukan pemerintahan.
Meraih suara terbanyak di parlemen pun tidak serta-merta menjamin posisi perdana menteri. Selepas pemilu, Presiden Isaac Herzog dijadwalkan berkonsultasi dengan pimpinan partai terpilih sebelum memberikan mandat pembentukan kabinet kepada figur yang dianggap paling berpeluang merajut mayoritas parlemen.
Pertaruhan Politik Netanyahu dan Tantangan Eisenkot
Netanyahu, 77, berupaya memperpanjang masa kekuasaannya yang telah berjalan lebih dari 18 tahun dalam tiga periode terpisah. Kampanye politiknya berfokus pada isu keamanan nasional, di mana ia menonjolkan pengalaman politik serta kebijakan militernya sebagai garda terdepan pelindung warga Israel dari ancaman regional.
Kendati demikian, politisi veteran ini tetap diterpa kritik tajam terkait kegagalan pemerintahannya mencegah serangan 7 Oktober, manajemen kampanye militer lanjutan, serta penolakannya terhadap pembentukan komisi inquiry independen untuk mengusut celah keamanan negara.
Tantangan hukum turut membayangi langkah politik Netanyahu, mulai dari persidangan kasus korupsi yang bersikeras ia sangkal, hingga surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza.
Di seberang kubu, Gadi Eisenkot, 66, mengusung narasi akuntabilitas pemerintah, stabilitas politik, dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sebagai mantan panglima militer periode 2015 hingga 2019 yang sempat bergabung dalam kabinet darurat pasca-7 Oktober sebelum akhirnya mengundurkan diri, Eisenkot menyerukan penyelidikan resmi atas insiden keamanan masa lalu serta peninjauan ulang pengecualian wajib militer bagi kalangan pelajar ultra-Ortodoks.
Meskipun memosisikan diri sebagai alternatif kepemimpinan, Eisenkot memiliki pandangan yang seirama dengan Netanyahu pada isu-isu keamanan fundamental, seperti penolakan terhadap kedaulatan penuh negara Palestina dalam kondisi saat ini serta keharusan melumpuhkan kapasitas militer Hamas di Gaza.
Faktor Penentu dan Prospek Kebuntuan
Partai-partai politik representasi warga Israel, seperti Joint List dan Ra'am, berpotensi menjelma menjadi penentu arah angin apabila kedua blok utama gagal memenuhi ambang batas 61 kursi.
Dukungan dari faksi-faksi ini mungkin dibutuhkan oleh kubu Eisenkot, kendati hambatan politik internal dan resistensi dari sejumlah tokoh oposisi masih menjadi batu sandungan yang besar.
Hasil penghitungan akhir dari partai-partai kecil yang berada di sekitar ambang batas 3,25 persen juga memegang peranan krusial dalam mengubah keseimbangan kekuatan antarblok. Kegagalan menembus batas parlemen tidak hanya menghilangkan representasi partai tersebut, tetapi juga berisiko merontokkan perolehan kursi sekutu politik mereka.
Hasil hitung cepat atau exit poll dijadwalkan mulai dirilis segera setelah pemungutan suara ditutup pada Selasa malam waktu setempat, disusul hasil resmi sementara secara bertahap.
Namun, konfirmasi akhir hasil pemilu diperkirakan baru akan diumumkan secara resmi selambat-lambatnya pada 4 November mendatang, membuka kemungkinan negosiasi koalisi yang panjang dan berlarut-larut.
