TVRINews – Mekah. Arab Suadi
Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan bersatu bangun kekuatan pertahanan kolektif hadapi ketegangan regional.
Saudi Arabia, Turki, dan Pakistan secara resmi menandatangani perjanjian pertahanan strategis di kota suci Mekkah Jumat 7 Agustus 2026. Pakta yang dinamai Mecca Joint Defense Agreement tersebut menetapkan bahwa agresi militer terhadap salah satu negara anggota akan diperlakukan sebagai serangan terhadap ketiganya.
Perjanjian penting ini ditandatangani langsung oleh Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, untuk menyatukan tiga kekuatan utama dunia Muslim Sunni, yang mencakup kekuatan finansial Saudi, kapabilitas nuklir Pakistan, serta kekuatan militer terbesar kedua di NATO sekaligus industri pertahanan Turki yang berkembang pesat.
Kesepakatan ini lahir di tengah meningkatnya ketidakpastian regional dan eskalasi konflik yang melibatkan perang di Iran. Berdasarkan pernyataan resmi ketiga negara, pakta ini berfokus pada penguatan pencegahan kolektif terhadap segala bentuk tindakan agresi.
"Perjanjian ini dimaksudkan untuk memperkuat pencegahan kolektif terhadap setiap tindakan agresi, dan menetapkan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara harus dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Bagi Arab Saudi, yang infrastruktur vital dan fasilitas minyaknya kerap menjadi sasaran dalam konflik di kawasan, diversifikasi kemitraan pertahanan menjadi prioritas utama. Langkah ini juga memperlihatkan pergeseran signifikan dalam hubungan bilateral antara Riyadh dan Ankara.
Hubungan kedua negara sebelumnya sempat mengalami ketegangan mendalam pasca-insiden pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Istanbul beberapa tahun lalu.
Kendati demikian, Riyadh menegaskan bahwa pakta ini tidak dirancang sebagai blok militer sektarian ataupun poros yang memicu perlombaan senjata.
"Perjanjian tersebut tidak mewakili orientasi apa pun untuk membangun poros militer atau blok sektarian/agama, dan tidak terkait dengan upaya nuklir atau perlombaan senjata, melainkan untuk membangun kemampuan mandiri yang berkelanjutan," jelas pernyataan resmi pemerintah Saudi.
Dari pihak Ankara, Presiden Recep Tayyip Erdogan menekankan bahwa kerangka kerja sama ini berlandaskan pada prinsip pertahanan diri yang sah sesuai dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Perjanjian tersebut, yang juga menegaskan kembali hak pertahanan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 51 Piagam PBB, menargetkan tidak ada negara dan terbuka untuk partisipasi semua negara saudara yang bertujuan untuk perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas kawasan kita," ujar Erdogan melalui platform media sosial X Sabtu 8 Agustus 2026.
Senada dengan hal tersebut, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyambut baik kesepakatan historis ini. Ia menyebut pakta tersebut sebagai perisai perdamaian bagi ketiga negara serta komunitas Muslim yang lebih luas, sembari memuji peran penting Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Jenderal Asim Munir, dalam proses diplomasi pertahanan ini.
Di sisi lain, respons beragam datang dari kawasan. Anggota Parlemen Iran Ebrahim Rezaei melontarkan kritik tajam melalui akun X miliknya, dengan menyatakan bahwa perjanjian di atas kertas tidak akan otomatis menjamin keamanan Riyadh.
Sementara itu, para pengamat internasional menilai bahwa implementasi pakta ini kemungkinan besar tidak akan melibatkan pengerahan pasukan besar-besaran di lapangan.
Hamish Kinnear, seorang analis Timur Tengah dari perusahaan intelijen risiko Verisk Maplecroft, berpendapat bahwa fokus utama dari perjanjian ini adalah peningkatan koordinasi strategis di bidang diplomasi, produksi pertahanan, dan alih teknologi.
"Token deployments atau pengerahan simbolis mungkin saja terjadi, tetapi kecil kemungkinan Ankara dan Islamabad ingin terlibat secara mendalam dalam operasi militer langsung di lapangan," catat Kinnear.
Analis pertahanan di Islamabad, Abdullah Khan, menambahkan bahwa pakta ini merupakan evolusi alami dari hubungan strategis yang telah terjalin selama puluhan tahun. Menurutnya, ketiga negara memiliki keunggulan komplementer yang saling melengkapi: keahlian manajemen eskalasi militer dari Pakistan, kekuatan ekonomi dan pengaruh regional dari Saudi, serta teknologi pertahanan mutakhir dari Turki.
