TVRINews – Makkah
Kementerian Haji dan Umrah memperkuat pendampingan hukum fikih jemaah menjelang fase puncak di Arafah, Muzdalifah, dan Mina melalui skema pembayaran yang transparan dan akuntabel.
Pemerintah Indonesia melalui otoritas terkait terus mengintensifkan perlindungan dan pendampingan bagi jemaah haji menjelang fase krusial di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Salah satu pilar utama yang menjadi fokus perhatian dalam tata kelola tahun ini adalah standardisasi dan transparansi pengelolaan denda ibadah atau dam bagi jemaah reguler.
Langkah penataan ini didasarkan pada penghormatan terhadap pluralisme hukum Islam.
Otoritas memberikan fleksibilitas penuh kepada para jemaah untuk menunaikan kewajiban finansial ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mazhab fikih masing-masing, baik melalui mekanisme domestik di Tanah Air, kanal resmi perbankan di Arab Saudi, maupun opsi berpuasa.
"Kami sangat menghormati keragaman pandangan fikih dalam pemenuhan kewajiban dam ini.
Kebijakan pemerintah adalah menyediakan ruang regulasi yang inklusif agar jemaah dapat beribadah sesuai keyakinannya, namun dengan jaminan bahwa seluruh prosesnya berjalan secara tertib, aman, serta memenuhi standar akuntabilitas publik," ujar Juru Bicara Kementerian, Ichsan Marsha, dalam konferensi pers berkala di Makkah dikutip Kamis 21 Mei 2026.
Berdasarkan data operasional terbaru, gelombang pemenuhan kewajiban finansial ibadah ini telah diselesaikan oleh 100.268 jemaah melalui berbagai jalur yang tervalidasi.
Mayoritas jemaah, yakni sebanyak 71.262 orang, memilih menyalurkan dana mereka melalui program ADAHI (The Islamic Development Bank Asset Utilization Project) yang diakui secara internasional di Arab Saudi.
Sementara itu, 26.901 jemaah merampungkannya sebelum keberangkatan di Indonesia, dan 2.105 jemaah lainnya mengambil kompensasi puasa hukum. Di sisi lain, tercatat pula 821 jemaah yang terbebas dari beban dam karena memilih skema haji Ifrad.
Sistem pencatatan dan tata kelola yang terintegrasi pada musim haji 1447 H / 2026 M ini dilaporkan berhasil menarik perhatian positif dan apresiasi resmi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Keberhasilan ini dinilai mencerminkan kedewasaan dan peningkatan literasi ibadah jemaah Indonesia dalam memilih jalur yang legal dan terorganisasi.
"Pengakuan dari pihak Kerajaan Arab Saudi atas akurasi data dam jemaah kita merupakan capaian penting.
Hal ini menjadi katalisator bagi kami untuk terus mereformasi institusi dan meningkatkan mutu layanan keagamaan yang menyentuh langsung aspek legalitas serta kenyamanan ibadah jemaah," kata Ichsan menambahkan.
Guna menghindari potensi kerugian finansial dan ketidakabsahan ritual, otoritas mengeluarkan peringatan keras terkait maraknya tawaran pemotongan hewan atau pembayaran dam di luar ekosistem resmi.
Jemaah diimbau secara ketat untuk tidak tergiur oleh transaksi informal yang tidak memiliki kejelasan alokasi, bukti pembayaran yang sah, maupun jaminan distribusi daging kurban kepada yang berhak.
Manajemen menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid, bukan sekadar mengikuti arus kelompok. Jika menghadapi keraguan di lapangan, jemaah diinstruksikan segera melakukan konsultasi intensif dengan para pembimbing ibadah, ketua kelompok terbang (kloter), atau menemui langsung petugas pengawas yang bersiaga di setiap sektor hunian.
Di sisi lain, laporan berkala pada hari ke-30 masa operasional mencatat bahwa pergerakan logistik makro berjalan sesuai jadwal. Sebanyak 498 kloter yang membawa total 192.185 jemaah dan 1.984 petugas tercatat telah diberangkatkan menuju Arab Saudi.
Khusus untuk gelombang kedua yang mendarat via Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah, kini terdata sebanyak 224 kloter dengan 85.618 jemaah dan 893 petugas. Akumulasi ini menggenapi konsentrasi jemaah di kota suci Makkah menjadi 188.259 orang dari 487 kloter, ditambah dengan kedatangan 14.513 jemaah haji khusus.
Secara umum, manajemen memastikan bahwa seluruh lini logistik makro mulai dari manajemen kedatangan di bandara, kualitas akomodasi, katering, armada transportasi darat, fasilitas kesehatan, hingga pengamanan berlapis beroperasi sesuai target optimal. Menjelang pergerakan massal menuju puncak haji, fokus utama kini dialihkan pada mitigasi risiko kesehatan jemaah.
Otoritas mengakhiri keterangannya dengan imbauan agar seluruh jemaah memprioritaskan pemulihan fisik, menghemat energi dengan mengurangi aktivitas luar ruangan yang non-esensial, serta memperbanyak istirahat demi menjaga stamina saat menghadapi puncak ibadah fisik di Armuzna mendatang.
