TVRINews – Caracas
Hubungan seabad antara Washington dan Caracas kembali diuji menyusul penguasaan sepihak cadangan minyak terbesar dunia oleh Amerika Serikat, memicu kritik tajam terkait diplomasi paksaan.
Sebuah memo Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dari pertengahan abad lalu menyampaikan pesan dengan nada blak-blakan tanpa balutan diplomasi: perekat yang mengikat Washington dan Caracas adalah, dan selamanya akan tetap, minyak.
“Semua kebijakan AS terhadap Venezuela dipengaruhi pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil oleh tujuan untuk memastikan pasokan minyak yang memadai bagi AS,” demikian bunyi dokumen tahun 1950 tersebut.
Beberapa dekade berselang, sedikit sekali hal yang berubah. Menyusul operasi penahanan dramatis terhadap pemimpin negara tersebut awal tahun ini, Donald Trump mengumumkan bahwa AS mengambil alih kendali mayoritas atas sekitar seperlima cadangan minyak Venezuela.
Kesepakatan itu, menurut Gedung Putih, bertujuan mengamankan dominasi energi untuk abad mendatang. Namun, seberapa besar keuntungan yang akan dirasakan oleh rakyat Venezuela masih menjadi tanda tanya besar.
Berdasarkan kutipan The Guardian jumat 4 September 2026, Arti strategis Venezuela bagi Washington telah terbukti berulang kali selama satu abad terakhir. Sebagai rumah bagi cadangan minyak terbesar di dunia saat ini, Venezuela memasok bahan bakar yang krusial bagi pesawat, kapal, dan tank pasukan sekutu selama Perang Dunia Kedua.
Selama beberapa dekade berikutnya, Washington dan Caracas sebagian besar bekerja sama. Perusahaan-perusahaan energi AS terlibat secara mendalam dalam industri minyak Venezuela dan meraup keuntungan besar. Hubungan tersebut mengalami titik balik drastis pada 1999 ketika Hugo Chávez naik menjadi presiden.
Sebagai seorang sosialis dan anti-imperialis yang vokal, Chávez menjalin aliansi serta kesepakatan minyak dengan Tiongkok, Iran, dan Rusia. Venezuela berputar arah 180 derajat menjadi musuh alami AS, berdampingan dengan sekutunya, Kuba. Ketegangan kian memuncak ketika Chávez menasionalisasi ladang-ladang minyak pada 2007, memaksa perusahaan AS seperti ExxonMobil dan ConocoPhillips angkat kaki, sementara Chevron memilih bertahan dengan syarat yang lebih berat.
Ketika Chávez wafat pada 2013, Nicolás Maduro mengambil alih kekuasaan dan melanjutkan kebijakan yang penuh konfrontasi dengan Washington. Di bawah pemerintahan Maduro, yang dinilai dunia internasional sebagai era diktator, institusi-institusi kunci mengalami erosi dan krisis ekonomi kian menghimpit akibat sanksi serta korupsi. Sekitar 80% minyak mentah Venezuela bahkan diekspor ke Tiongkok sebagai pembayaran atas pinjaman masa lalu sebelum blokade AS diterapkan pada Desember.
Konflik mencapai puncaknya pada Januari lalu, ketika pasukan khusus AS melakukan serangan malam hari di Caracas, menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, yang kini tengah menjalani proses peradilan di New York.
Setelah bulan-bulan perundingan rahasia, Gedung Putih mengumumkan kesepakatan yang memberikan pemerintah AS hak pengelolaan yang kuat atas cadangan minyak tersebut. Pihak Gedung Putih mengeklaim bahwa pertumbuhan sektor swasta akan membantu mendorong transisi demokratis di Venezuela.
Kendati demikian, langkah tersebut memicu kecaman keras dari para pengamat ekonomi dan tokoh lokal. Francisco Rodríguez, seorang ekonom terkemuka asal Venezuela, menilai kesepakatan tersebut sebagai tindakan “predator” yang dilakukan di bawah tekanan militer.
“Mencoba mengelola sebuah negara dari ibu kota kekuatan imperialis pernah dicoba sebelumnya,” ujar Francisco Rodríguez mengkritik kebijakan tersebut, “dan itu tidak pernah berakhir dengan baik.”
Pemerintahan transisi di bawah Presiden Sementara Delcy Rodríguez kini berada di bawah tekanan berat untuk membela diri dari tuduhan menyerahkan kedaulatan sumber daya alam kepada kekuatan asing, sementara masa depan geopolitik kawasan Amerika Latin berada di ambang ketidakpastian baru.
