TVRINews – Teheran
Ketegangan memuncak saat Iran kecam serangan baru AS serta penerapan kembali sanksi minyak di tengah krisis regional.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Ghalibaf, melayangkan kritik keras terhadap Amerika Serikat, menuduh Washington melakukan pelanggaran fundamental terhadap nota kesepahaman gencatan senjata, Islamabad Memorandum of Understanding (MOU). Pernyataan ini muncul menyusul eskalasi militer terbaru yang melibatkan serangan udara Amerika ke sejumlah target di wilayah Iran.
Melalui platform media sosial X pada Rabu 8 Juli 2026, Ghalibaf secara rinci menguraikan daftar tindakan yang ia klaim sebagai pelanggaran nyata oleh pihak Amerika.
Poin utama yang disoroti mencakup ancaman serangan lanjutan yang berkelanjutan, kebijakan Amerika untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap sektor minyak Iran, serta serangan militer yang menyasar wilayah selatan negara tersebut.
"Pelanggaran besar terhadap MOU oleh AS. Era perundungan dan pemerasan telah berakhir. Hal ini tidak akan membuahkan hasil. Kami tidak akan tunduk," tegas Ghalibaf dalam pernyataannya.
Kritik tajam dari Teheran ini disampaikan tidak lama setelah Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) mengonfirmasi keberhasilan mereka dalam menuntaskan serangkaian operasi serangan udara baru. Menurut pernyataan resmi militer AS, operasi tersebut menyasar lebih dari 80 target strategis di Iran.
CENTCOM menjelaskan bahwa tindakan militer tersebut merupakan respons langsung atas serangkaian serangan yang dilakukan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang sedang melintasi Selat Hormuz. Jalur maritim ini merupakan titik krusial bagi distribusi energi global, dan insiden tersebut telah meningkatkan kekhawatiran internasional terkait keamanan pelayaran di kawasan Timur Tengah.
Situasi di lapangan kini berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Selain konflik langsung antara Iran dan AS, Ghalibaf juga menyoroti keterlibatan dalam operasi militer Israel di Lebanon sebagai faktor yang memperkeruh stabilitas keamanan regional.
Hingga saat ini, komunitas internasional memantau ketat perkembangan di Selat Hormuz. Para diplomat mulai menyerukan adanya penahanan diri dari kedua belah pihak guna mencegah eskalasi konflik yang lebih luas, mengingat pentingnya stabilitas keamanan di jalur perdagangan minyak global tersebut.
