TVRINews – Teheran
Selat Hormuz Memanas: Iran Nyatakan Siap Perang Sekaligus Buka Ruang Diplomasi
Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak setelah Presiden Donald Trump secara terbuka menolak tawaran Teheran untuk membuka kembali jalur vital minyak Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah Iran menegaskan bahwa opsi perundingan damai tetap terbuka di tengah ancaman eskalasi militer baru.
Dalam wawancara eksklusif dengan program Meet the Press di NBC News, Minggu 27 September 2026, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menyatakan bahwa negaranya sepenuhnya siap menghadapi kelanjutan konflik militer dengan Amerika Serikat, namun tetap memprioritaskan penyelesaian diplomatik.
"Kami sepenuhnya siap menghadapi waktu ketika perang dilanjutkan, dan saya ulangi, kami berdiri teguh dalam menghadapi agresi baru apa pun, bahkan jika itu mengarah pada perang kiamat," ujar Araghchi dalam bahasa Inggris, menanggapi laporan The Wall Street Journal mengenai potensi serangan lanjutan AS pasca-pemilu paruh waktu. "Pada saat yang sama, kami siap berdiplomasi. Terserah Presiden Trump untuk memilih."
Pernyataan tersebut merespons perkembangan seputar proposal yang disampaikan Iran pekan lalu melalui mediator Qatar di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam proposal itu, Teheran menawarkan untuk membuka kembali Selat Hormuz salah satu titik krusial pasokan energi global serta memulihkan jalur pelayaran normal dalam waktu tujuh hari.
Namun, Presiden Trump pada Sabtu 26 September lalu dengan tegas menolak tawaran tersebut. "Saya menolak kesepakatan mereka. Mereka ingin membuat kesepakatan di mana mereka membuka selat itu segera karena mereka berada dalam posisi yang sangat buruk," kata Trump kepada para wartawan.
Araghchi mengungkapkan bahwa penolakan tersebut belum secara resmi dikomunikasikan kepada Teheran melalui jalur mediator. Ia menegaskan kembali bahwa Iran bersedia membuka selat tersebut sebagai bagian dari perjanjian komprehensif untuk mengakhiri konflik, dengan syarat adanya langkah timbal balik dari Washington.
"Kami ingin dana dan aset kami yang dibekukan secara ilegal untuk dilepaskan. Kami ingin dapat menjual minyak kami," kata Araghchi, merujuk pada ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) bulan Juni lalu, yang sempat meredakan ketegangan sebelum akhirnya runtuh akibat pertukaran serangan baru.
Sementara itu, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Mike Waltz, memberikan pandangan berbeda dari Washington. Berbicara di program yang sama sebelum wawancara Araghchi, Waltz menyatakan bahwa proposal Iran ditolak karena dinilai sebagai upaya sinis untuk mendapatkan keringanan sanksi dan akses ke miliaran dolar aset yang dibekukan.
"Saya pikir ini adalah upaya yang cukup sinis untuk mengajukan sesuatu di atas meja yang mereka tahu tidak dapat diterima, untuk meminta pencabutan blokade, sanksi internasional, dan akses ke miliaran aset," ujar Waltz. Ia juga mempertanyakan komitmen Iran menyusul pelanggaran terhadap nota kesepahaman bulan Juni lalu melalui serangan terhadap kapal-kapal internasional.
Di tengah tarik-menarik kepentingan politik, bayang-bayang pemilu paruh waktu Amerika Serikat turut memengaruhi dinamika negosiasi. Trump sebelumnya mengindikasikan bahwa kesepakatan damai yang lebih realistis kemungkinan besar baru dapat dicapai setelah pemilu November mendatang, saat peta kekuatan politik domestik AS lebih jelas.
Menanggapi kalkulasi politik tersebut, Araghchi dengan tegas menepis anggapan bahwa kebijakan luar negeri Iran terikat pada kalender politik Amerika Serikat. "Kami tidak peduli dengan pemilu paruh waktu AS," tegasnya. "Kami peduli dengan kepentingan nasional kami."
Selat Hormuz, yang terletak di antara Iran dan Oman, memegang peran strategis bagi perdagangan energi global, di mana sekitar seperlima dari konsumsi minyak mentah dunia melewati jalur perairan tersebut. Hingga kini, komunitas internasional terus memantau ketat perkembangan krisis ini, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan global.
