TVRINews – Washington DC
Jakarta menegaskan posisi sebagai penengah di tengah ketegangan geopolitik dan tantangan energi global saat pertemuan Sherpa G20 di Washington.
Indonesia memperkuat pengaruhnya dalam peta diplomasi ekonomi internasional saat menghadiri Pertemuan Sherpa G20 di Washington DC, awal pekan ini.
Di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang melambat ke angka 3,1 persen akibat instabilitas di Timur Tengah, delegasi Indonesia mengambil peran krusial sebagai jembatan bagi kepentingan negara maju dan berkembang.
Dalam forum yang dipimpin oleh Presidensi G20 Amerika Serikat ini, Jakarta membawa narasi tentang pentingnya pertumbuhan yang inklusif serta tata kelola perdagangan yang lebih adil.
Transformasi Perdagangan dan Energi
Pada sesi Trade Working Group, fokus utama tertuju pada isu-isu struktural yang mendistorsi pasar global. Indonesia menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan kerja paksa, sebuah langkah yang selaras dengan kebijakan domestik terbaru melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2026.
(Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian (barisan depan kiri) (Foto: @ekon.go.id))
"Indonesia telah mengimplementasikan kebijakan yang membatasi impor barang hasil kerja paksa dan meratifikasi konvensi fundamental ILO," ujar Edi Prio Pambudi, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian yang bertindak sebagai Sherpa G20 Indonesia Selasa 7 Juli 2026.
Selain isu ketenagakerjaan, G20 turut menyoroti praktik "persenjataan pangan" (weaponization of food) dan kelebihan kapasitas produksi (excess capacity). Terkait ketahanan energi, para anggota G20 sepakat untuk mendukung pendanaan bagi proyek LPG di negara berkembang, sebuah langkah yang dipandang sebagai transisi praktis untuk menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat luas.
Mendorong Tata Kelola AI yang Adil
Dalam diskusi mengenai Innovation Working Group, Indonesia menekankan bahwa perkembangan teknologi Kecerdasan Artifisial (AI) tidak boleh menciptakan kesenjangan digital baru. Jakarta menyerukan agar negara berkembang dilibatkan sebagai co-author dalam perumusan standar global AI.
"Kami meminta standar global AI bersifat fleksibel. Jangan sampai ini menjadi hambatan kepatuhan baru yang mendiskriminasi pelaku UMKM," tegas Edi Prio Pambudi.
Lebih jauh, delegasi Indonesia juga mempromosikan interkoneksi sistem QR lintas batas sebagai solusi konkret untuk menekan biaya transaksi bagi pekerja migran dan pelaku usaha kecil. Terkait keamanan digital, pemerintah mendorong kerja sama lintas batas untuk memerangi penipuan investasi berbasis kripto yang semakin marak.
Pada agenda Finance Track, Indonesia menggarisbawahi urgensi simplifikasi birokrasi investasi melalui Debottlenecking Task Force tanpa mengorbankan standar perlindungan sosial dan lingkungan. Terkait tata kelola utang, Indonesia mendukung transparansi melalui skema Common Framework bersama Paris Club, serta menuntut adanya linimasa yang jelas dalam penyelesaian kewajiban utang antara kreditur bilateral dan swasta.
Partisipasi aktif Indonesia dalam pertemuan ini merefleksikan upaya konsisten pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi global tidak hanya menjawab tantangan makro, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di berbagai belahan dunia.
