TVRINews, New Delhi
Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengumumkan bahwa Deklarasi New Delhi 2026 telah disepakati oleh seluruh anggota BRICS. Kesepakatan itu terjadi pada hari pertama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-18 BRICS di New Delhi, India.
"Tidak ada satu pun anggota yang mengajukan keberatan. Deklarasi New Delhi 2026 disahkan secara bulat," kata Modi, Sabtu, 12 September 2026.
Deklarasi tersebut menekankan pentingnya mencegah konflik dan menyelesaikan perselisihan secara damai, memperkuat kerja sama multilateral, serta menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan perdagangan sepihak.
Deklarasi tersebut membahas sejumlah isu dan persoalan penting yang memengaruhi tatanan global, antara lain:
1. Terorisme
BRICS mengecam keras terorisme dalam segala bentuk, termasuk terorisme lintas batas, pendanaan terorisme, serta keberadaan tempat berlindung bagi kelompok teroris.
BRICS juga mengecam serangan teror pada 22 April 2025 di Jammu dan Kashmir. Negara-negara anggota menyerukan sikap tanpa toleransi terhadap terorisme, pertanggungjawaban terhadap pelaku, serta percepatan pengesahan Konvensi Komprehensif PBB tentang Terorisme Internasional.
2. Pencegahan konflik
Negara-negara BRICS menekankan pentingnya upaya untuk mencegah konflik, termasuk dengan mengatasi akar penyebab konflik.
3. Penyelesaian perselisihan secara damai
Deklarasi menegaskan kembali komitmen BRICS untuk menyelesaikan perselisihan melalui dialog, konsultasi, dan diplomasi.
BRICS juga mendesak semua pihak untuk mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan dapat masuk tanpa hambatan.
BRICS menolak pemindahan paksa warga Palestina dan kembali menyatakan dukungan terhadap solusi dua negara (two state solution) dengan negara Palestina yang merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967 yang diakui secara internasional.
4. Memperkuat multilateralisme
BRICS mendukung pendekatan multilateral yang mempertimbangkan beragam pandangan dan posisi nasional masing-masing negara.
5. Kekhawatiran terhadap kebijakan perdagangan sepihak
BRICS menyatakan keprihatinan serius terhadap kebijakan tarif dan non-tarif yang diberlakukan secara sepihak. Menurut BRICS, kebijakan tersebut dapat mengganggu perdagangan dan tidak sejalan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
